Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten berhenti operasional sejak 19 Juni 2025. Terkait hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah memberikan penjelasan.
"(Terkait PD BKK Klaten diinformasikan sudah dalam kondisi mau kolaps) Oh, itu sedang dalam diskusi kita dengan Pemprov (Jateng). Kan Pemprov ada kebijakan juga. Jadi, kita sedang proses berjalan," kata Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo di sela-sela edukasi dan literasi keuangan bagi pelajar bagi siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Selasa (6/1/2025).
"Kita belum sampai ke sana (rekomendasi). Kita sedang diskusi dengan Pemprov. Karena Pemprov ada kebijakan, kita diskusikan alternatif-alternatifnya," sambung Hidayat.
Menurut Hidayat, pada prinsipnya ada perlindungan kepada konsumen.
"Jadi, Pemprov memiliki komitmen untuk melindungi konsumen. Itu yang akan secara teknis akan tindaklanjuti bentuknya apa," imbuhnya.
Pembicaraan juga membahas soal dana nasabah yang macet. Dia mengatakan diskusi dengan Pemprov Jateng telah memasuki pembahasan teknis.
"Yaitu sedang dibicarakan. Kita bicarakan dan sepertinya sinyalnya positif dari Pemprov. Cuman, jalan seperti apa, ini aspek teknis yang sedang kita carikan formatnya," pungkasnya.
Warga Bikin Posko
Diketahui, dana nasabah PD BKK Klaten macet sejak badan kredit itu menghentikan operasionalnya pada 19 Juni 2025. Warga kemudian mendirikan posko untuk menghimpun data nasabah PD BKK Klaten.
"Sampai hari ini total Rp 6.532.243.547 dengan jumlah nasabah 334 orang. Ini data sementara," ungkap Ketua Ikatan Keluarga Alumni PMII Klaten, M Nuryadin Edy Purnama, yang juga mengurusi posko itu kepada detikJateng, Rabu (10/12/2025).
Menurut Nuryadin, data nasabah sebanyak itu baru sedikit dari total nasabah PD BKK. Sebab menurut penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, jumlah nasabah sekitar 6.000 orang.
"Jumlah nasabah yang pernah disampaikan Pemda ada lebih 6.000 orang, ini baru 300 orang sehingga masih ada 5.000 sekian yang belum ke posko. Kenapa demikian ya karena mayoritas nasabah di pedesaan," papar Nuryadin.
Dikatakan Nuryadin, untuk memudahkan para nasabah mengadu, pihaknya berencana menambah posko pembantu. Yang sudah proses akan dibuka ada beberapa.
"Di beberapa kecamatan yang berproses ada di Kecamatan Karangnongko, Manisrenggo, Gantiwarno, Wedi, Wonosari, Delanggu. Mulai besok bisa melayani aduan dan disediakan blangko dan kami komit untuk membantu penyelesaian ini," ujar Nuryadin.
(afn/alg)