.webp)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut banyak proyek yang terlantar saat peralihan kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan Luhut saat mengisi acara Solo Investment Forum 2025.
Luhut awalnya bicara soal digitalisasi government yang saat ini sedang dikerjakan. Dengan adanya digitalisasi itu diharapkan bisa mengurangi korupsi.
"Jadi, kita sendiri harus menata diri kita. Makanya, digitalisasi government teknologi yang sekarang sedang kita kerjakan, itu akan membuat efisiensi dan juga akan mengurangi korupsi-korupsi," kata Luhut di Hotel Swiss Bell, Purwosari, Kota Solo, Jumat (12/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat di antara negara lain seperti Thailand.
"Ketidakpastian global yang tinggi itu, sebenarnya pertumbuhan Indonesia masih diperkirakan tetap posisi yang kuat, kita lihat ada Thailand atau apa," ujarnya.
Luhut lalu menyinggung soal pemerintahan yang tidak bisa menyelesaikan proyek dalam sekali jalan. Ia lalu menyebut saat perpindahan era SBY ke Jokowi pada tahun 2014.
"Tapi kalau kita lebih detail,mengerjakannya lebih kompak, tidak saling menyalahkan. Tidak ada satu pemerintahan itu bisa menyelesaikan satu proyek dalam sekali jalan," terangnya.
"Waktu Presiden SBY kepada Presiden Pak Jokowi apa memang nggak banyak proyek yang stranded? Banyak, tapi kita enggak ngomong saja. Tidak pernah kita omongkan," ujarnya.
Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) itu mengatakan, Jokowi pernah meminta pendapat dirinya terkait proyek yang terlantar. Luhut saat itu memberi dua opsi.
"Pak Jokowi bilang, Pak Luhut coba dilihat. Ya saya lihat, kita pelajari. Betul, Pak, tapi pilihannya dua, kita. Kita tidak teruskan jadi mangkak, kita teruskan ya tidak terlalu pas tapi selesai pak, mungkin overtime," kata Luhut.
Dirinya pun memberikan contoh yakni Bandara Kertajati yang menurutnya saat itu sudah mangkrak. Namun proyeknya tetap dilanjutkan hingga diresmikan pada 2018 di era Presiden Joko Widodo.
"Saya bisa, saya beri contoh, Kertajati. Kertajati itu sudah mangkrak, Pak. Udah mangkrak, tapi kami pergi sana lihat, oke bisa jalan, walaupun masih tentu ekstra, kita akhirnya buat tol road dari Bandung terus sampai Kertajati dan sekarang kita buat di situ ada pabrik BYD, Ini jadi agak jalan, tapi kita nggak pernah ribut gitu," bebernya.
"Orang bilang Whoosh korupsi, mark up. Urusannya, 40% itu milik investasi China, 60% kita, kalau kita mark up, ya Chinanya ikut mark up, dia dipotong lehernya dia di sana. Jadi kita nggak mikir ke situ, bahwa kita nggak berdiri sendiri, kita paham kok itu, kita nggak bisa dibodoh-bodohin China," pungkasnya.
(dil/aku)
