Apa Itu Stimulus Ekonomi 8+4+5? Ini Penjelasan dan Daftar Programnya

Pemerintah resmi meluncurkan stimulus ekonomi 8+4+5 sebagai strategi baru untuk menghadapi tantangan global dan menjaga pertumbuhan nasional. Paket kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin, 15 September 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dikutip dari siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian, langkah ini disiapkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa stimulus ini dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi nasional di masa depan.

Lalu, bagaimana rincian program yang termasuk dalam stimulus ekonomi ini? Simak penjelasan lengkap berikut agar kamu tahu apa saja isi dari paket 8+4+5 yang sedang jadi sorotan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Intinya:

Pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi 8+4+5 yang berisi program akselerasi, keberlanjutan, dan penciptaan lapangan kerja.
Program mencakup insentif pajak, bantuan sosial, jaminan pekerja, hingga proyek desa, perikanan, dan perkebunan.
Menkeu Purbaya memastikan stimulus tidak menambah defisit APBN karena dibiayai dari alokasi anggaran yang sudah disiapkan.

8 Program Akselerasi di 2025

Pemerintah menyiapkan 8 program yang langsung dijalankan pada tahun 2025 yang tinggal tersisa 3 bulan ini. Program tersebut menyasar berbagai bidang, mulai dari kesempatan kerja bagi lulusan baru, insentif perpajakan, hingga percepatan investasi.

1. Program Magang Lulusan Baru

Pemerintah membuka peluang magang untuk lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate satu tahun. Targetnya adalah 20 ribu peserta yang akan mendapat uang saku setara UMP selama enam bulan. Dengan anggaran Rp 198 miliar, program ini diharapkan menjadi jembatan bagi lulusan baru memasuki dunia kerja melalui kerja sama dengan sektor industri.

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Kebijakan ini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552 ribu pekerja akan menerima insentif berupa 100% PPh 21 ditanggung Pemerintah untuk sisa tahun pajak 2025, dengan alokasi anggaran Rp 120 miliar. Langkah ini menjadi dorongan bagi sektor jasa yang sempat terpukul dalam beberapa tahun terakhir.

3. Bantuan Pangan

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan dengan menyalurkan 10 kilogram beras pada bulan Oktober dan November. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 7 triliun. Program ini juga akan dievaluasi pada bulan Desember untuk menilai efektivitasnya dan memastikan keberlanjutannya.

4. Subsidi JKK dan JKM

Pekerja non-upah seperti pengemudi transportasi online, sopir, kurir, hingga tenaga logistik akan mendapatkan potongan iuran JKK dan JKM sebesar 50% selama enam bulan. Perlindungan yang diberikan meliputi santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, dan beasiswa pendidikan hingga Rp 174 juta untuk dua anak. Melalui JKM, ahli waris juga akan memperoleh santunan Rp 42 juta.

5. Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah menurunkan bunga kredit perumahan pekerja dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%. Skema ini dapat digunakan untuk cicilan rumah maupun uang muka, sehingga akses pekerja terhadap perumahan layak semakin terbuka.

6. Relaksasi SLIK OJK

Untuk mendukung program perumahan pekerja, dilakukan juga relaksasi SLIK OJK. Dengan skema ini, pekerja lebih mudah memperoleh akses pembiayaan perumahan. Anggaran yang disiapkan BPJS mencapai Rp 150 miliar, dengan target awal seribu penerima manfaat di 2025 dan peningkatan jumlah pada tahun berikutnya.

7. Program Padat Karya Tunai

Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan menjalankan program padat karya tunai sepanjang September hingga Desember 2025. Sebanyak 609.465 penerima manfaat ditargetkan melalui alokasi anggaran Rp 3,5 triliun di PUPR dan Rp 1,8 triliun di Kemenhub. Program ini diharapkan memberi penghasilan langsung bagi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.

8. Percepatan Deregulasi Perizinan Usaha

Pemerintah mempercepat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berbasis risiko. Integrasi antar-Kementerian dan penerapan RDTR ke dalam OSS ditargetkan mencakup 50 daerah pada 2025, lalu berkembang menjadi 300 daerah di 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perkotaan, termasuk pilot project peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan ruang bagi gig economy.

4 Program Lanjutan di 2026

Tidak semua kebijakan baru berhenti di tahun 2025. Pemerintah memastikan beberapa program penting akan tetap dilanjutkan pada 2026. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha bisa merasakan manfaat yang berkesinambungan, terutama di sektor usaha kecil dan padat karya.

1. Insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM

Program ini memberikan keringanan pajak bagi UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini tidak hanya diperpanjang setahun, tetapi berlaku hingga 2029. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak perlu lagi menunggu kepastian setiap tahun. Anggaran sebesar Rp 2 triliun telah disiapkan untuk mendukung 542 ribu wajib pajak yang terdaftar.

2. Perpanjangan PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak berbagai tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja di sektor hotel, restoran, dan pariwisata. Insentif ini menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan, dengan estimasi anggaran Rp 480 miliar.

3. PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya

Selain pariwisata, industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit juga mendapat perhatian khusus. Program ini akan menyasar 1,7 juta pekerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp 800 miliar. Melalui skema ini, pekerja dapat memperoleh penghasilan penuh tanpa potongan pajak di periode tertentu, sehingga daya beli mereka tetap terjaga.

4. Perluasan Diskon Iuran JKK dan JKM

Selanjutnya, cakupan program jaminan sosial bagi pekerja non-upah akan diperluas. Jika sebelumnya hanya menyasar pengemudi transportasi online atau kurir, maka pada 2026 akan merangkul kelompok yang lebih luas, mulai dari petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.

Pemerintah menargetkan 9,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp 753 miliar. Dengan kebijakan ini, pekerja informal tetap mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

5 Program Penciptaan Lapangan Kerja

Selain insentif pajak dan bantuan sosial, pemerintah juga menyiapkan strategi besar untuk memperluas kesempatan kerja. Ada lima program andalan yang menyasar berbagai sektor, mulai dari desa, perikanan, hingga perkebunan.

1. Koperasi Desa Merah Putih

Program ini ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru di desa. Melalui koperasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses permodalan dan peluang usaha. Pemerintah menargetkan hingga Desember 2025, program ini mampu menyerap sekitar 681 ribu tenaga kerja, bahkan dengan proyeksi mencapai 1 juta orang.

2. Kampung Nelayan Merah Putih

Selain desa, sektor perikanan juga menjadi fokus. Pemerintah akan mengembangkan 100 Kampung Nelayan Merah Putih dengan serapan awal 8.645 tenaga kerja. Dalam jangka panjang, program ini direncanakan menjangkau 4.000 titik desa nelayan dengan potensi menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja baru.

3. Revitalisasi Tambak di Kawasan Pantura

Lainnya, pemerintah merancang revitalisasi tambak seluas 20 ribu hektare di wilayah Pantura. Proyek ini bukan hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 168 ribu tenaga kerja. Dengan modernisasi sistem tambak, para pekerja akan memperoleh peluang ekonomi yang lebih stabil.

4. Modernisasi Kapal Nelayan

Untuk mendukung nelayan, pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 kapal baru dengan kapasitas beragam mulai dari 30 GT hingga 2.000 GT. Program ini diestimasi menciptakan 200 ribu lapangan kerja, baik di sektor produksi kapal maupun operasional nelayan. Modernisasi ini juga memberi peluang bagi koperasi dan BUMN untuk terlibat dalam pengadaan kapal.

5. Program Perkebunan Rakyat

Terakhir, sektor perkebunan akan mendapat dorongan melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan. Komoditas prioritas meliputi tebu, kakao, kopi, mete, kelapa, dan pala. Program ini diproyeksikan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru. Selain itu, keberhasilan program ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Menkeu Purbaya Jamin APBN Tidak Jebol

Dilansir detikFinance, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa kebijakan stimulus ekonomi yang tengah dijalankan tidak akan menambah tekanan pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menurut Purbaya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang akan dibagikan selama dua bulan pada Oktober dan November. Program dengan porsi anggaran terbesar ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 7 triliun.

"Ditanya defisit seperti apa? Kan yang paling besar itu 2x10 kg (bantuan pangan beras) itu sekitar Rp 7 triliun sudah ada uangnya ada kami siapkan, bukan berarti defisitnya melebar," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan selalu menghitung perkiraan serapan anggaran setiap tahunnya. Dari perhitungan tersebut, biasanya masih ada sisa anggaran yang tidak terpakai. Purbaya menegaskan bahwa ruang belanja yang tersisa itu kemudian dialihkan untuk mendanai program stimulus.

"Saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan berapa anggaran kita, tahun lalu ada sisa juga. Saya bisa hitung berapa sisanya. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi nggak terpakai, saya pakai ke sana," terang Purbaya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran stimulus justru tidak mengubah posisi defisit APBN. Sebaliknya, kebijakan ini dinilai mampu memberi dorongan positif terhadap perekonomian nasional sekaligus berdampak netral terhadap kondisi fiskal.

Stimulus ekonomi 8+4+5 ini jadi strategi penting pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus membuka peluang baru. Menurut kamu, program mana yang paling berdampak bagi masyarakat?