.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, menyinggung masa pemerintahan Presiden Soeharto saat berbicara soal penguatan koperasi. Zulhas menyebut di era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai angka 7,5 persen.
Hal itu dikatakan Zulhas saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ia menyebut, pemberdayaan lewat koperasi akan mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi mandiri.
"Kalau itu sudah bisa tumbuh, akan berubah mindset masyarakat kita, yang tadinya bertahun-tahun semua jangka pendek, kasih, kasih, kasih, ini di balik pemberdayaan," kata Zulhas di Koperasi Kelurahan Gedawang, Kamis (28/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka diharapkan ekonomi kita bisa tumbuh yang tadi sampai 7-8 persen. Bisa nggak? Oh, kita dulu waktu Pak Harto puluhan tahun ekonomi kita tumbuhnya 7,5 persen lebih," lanjutnya.
Zulhas juga sempat menyebut, sudah 28 tahun lebih pertumbuhan ekonomi tak pernah melebihi 5 persen.
"Kita ini sudah 28 tahun, pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah lebih dari lima. Karena sejak reformasi, masuk ke masa bebas sebebas-bebasnya, nggak ada aturan lagi," ujarnya.
Ia mengatakan, di masa lalu pemerintah mengurus penuh kebutuhan masyarakat, mulai dari produksi pangan, tambak, industri rumahan, hingga distribusi beras dan cabai.
"Lah, kalau yang bergerak itu hanya kelompok kecil, 20 keluarga dengan 50 grup perusahaan, ya memang lima (persen), nggak bisa lebih," tuturnya.
Ia mengatakan, kala kepemimpinan Soeharto pertumbuhan bisa meningkat hingga 7-8 persen karena pola pembangunan yang terpusat pada pemberdayaan rakyat.
"Nah, kita lihat kalau orang kita yang dulu, kita pernah tumbuh 7,5 persen, pernah 8 persen," kata dia.
"Dulu itu intinya pemberdayaan. Itu kalau dilihat Pak Harto, ada blok-blok pertanian, koperasi. Lebih dulu negara kuat," lanjut dia.
Menurut Zulhas, koperasi punya peran penting dalam memotong rantai pasok yang panjang. Keberadaan koperasi diharapkan bisa mengatasi praktik tengkulak hingga rentenir yang kerap merugikan petani maupun pelaku usaha kecil.
"Koperasi ini intinya memotong rantai pasok yang panjang, kalau di desa itu menyelesaikan masalah-masalah tengkulak, makelar, rentenir, dan itu kita potong habis sehingga nanti diharapkan ekonomi pemberdayaan bisa lahir dari desa, kelurahan," jelasnya.
(rih/apu)
