.webp)
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, melakukan kunjungan kerja ke Pati dalam rangka eksistensi dan pengembangan koperasi desa. Budi mendapatkan banyak curhatan mengenai lambannya produk yang dijual hingga takut usaha koperasi Merah Putih bangkrut.
Hal ini terjadi saat momen diskusi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan kepala desa dan pengelola koperasi di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (31/7/2025). Salah seorang peserta menyebut Kades sudah 'gercep' untuk melaksanakan program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo dan meminta mitra seperti Pertamina dan pupuk lebih proaktif.
"Pendirian sat set ini belum diimbangi oleh baik Pertamina maupun pupuk Indonesia. Yang notabene usaha koperasi di desa seperti pupuk dan gas melon jalan terlebih dahulu," kata Kepala Desa Baleadi Suhardi di Pendopo Kabupaten Pati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhardi mencontohkan untuk gas elpiji, koperasi desa hanya diberikan 25 tabung saja. Padahal harusnya ada 1.000 tabung gas elpiji setiap pekannya.
"Kalau kopdes mengajukan ke Pertamina hanya dikasih 25 tabung, buat apa. Contoh di desa kami Kartu keluarga ada 2.287 termasuk di pengecer kami ada 505, berarti masih 1.000 tabung yang harus dimiliki," jelasnya.
"Kami mengajukan minimal 500 tabung per desa per minggu, karena selama ini 50, 60 tabung per minggu. Untuk koperasi kami mohon dipenuhi uangnya sudah siap," dia melanjutkan.
Suhardi kemudian menyoroti soal ketersediaan pupuk untuk petani. Pihaknya mengaku belum menerima pasokan pupuk, meski koperasi desa sudah aktif beroperasi.
"Kemudian pupuk minimal satu ada dua rit koperasi Baleadi siap untuk membayar lebih dahulu. Gas dan pupuk untuk desa yang sudah siap segera direalisasikan sat set," terang dia.
Dia menyebut koperasi desa merah putih di Baleadi menggunakan eks bangunan sekolah. Pihaknya berharap agar gedung itu bisa dialih kepemilikan koperasi desa.
"Sebagai contoh kepala desa merah putih Baleadi. Karena kami ada gedung SD yang nganggur tidak dipakai dinas karena memang tidak ada muridnya kami mohon petunjuk agar sekolah gedung tersebut bisa dimiliki oleh kopdes agar bisa digunakan untuk kegiatan kopdes," terang dia.
Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sumbersari, Dwi Agus Cahyono, juga mempertanyakan biaya untuk koperasi desa merah putih. Dia bertanya jika koperasi bangkrut siapa yang bertanggung jawab.
"Kalau koperasi nanti bangkrut siapa yang bertanggung jawab?" ujar Agus.
Sementara itu Ketua Forum KUD Pati, Patman, mempertanyakan eksistensi KUD yang sekarang digantikan dengan koperasi Merah Putih.
"Dalam hal nanti eksistensi KUD ke depan seperti apa. Program berikutnya adalah penghapusan kredit usaha tani. Mengapa dari pokja ini belum terealisasi pada sisi lain untuk kredit usaha terhadap UMKM sudah terealisasi," jelas Patman.
Respons Menkop
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan terkait dengan kebutuhan gas elpiji akan segera dilaporkan kepada Pertamina. Termasuk juga kebutuhan pupuk di koperasi desa.
"Semua masih proses. Saya mendapatkan semua laporan kepala desa, desa kami 1.000 orang masa gas elpiji cuma 50 ya," ujar Budi Arie.
"Nanti akan saya sampaikan kepada Pertamina, karena kita sudah hitung karena mereka satu tabung per minggu, kalau sebulan ada empat tabung. Terus pupuk lihat sawah, jadi semua nanti tepat sasaran. Beras misalkan semua ukuran jumlah penduduk, karena itu program kopdes bisa alat konsolidasi kita dalam mendata," dia melanjutkan.
Terkait dengan eks gedung sekolah juga dipersilakan untuk digunakan sebagai pengembangan koperasi desa.
"Kalau ada inpres sekolah tidak dipakai, silakan saja. Nggak harus gedung baru. Gedung lama bisa dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi desa," jelasnya.
Budi mengatakan koperasi desa tidak ada rugi. Dia mencontohkan harga LPG bisa selisih Rp 1 ribu sampai Rp 3 ribu per tabung.
"Kalau desa dapat 8.000 tabung itu bisa mendapatkan Rp 24 juta pendapatan per bulan, setahun hampir Rp 300 juta. Itu baru gas LPG belum yang lain," jelasnya.
Dia mengatakan program kopdes merah putih ini merupakan upaya pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Budi juga sempat berkelakar jika koperasi desa bangkrut karena ada slot hingga tuyul.
"Bangkrutnya kopdes karena satu, karena slot bukan karena bisnisnya. Bisnisnya pasti untung pupuk untung elpiji beras untung nggak ada rugi. Rugi punya tuyul apa babi ngepet," terang dia.
Serta terkait dengan rehabilitasi KUD pihaknya masih berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
"Kita ingin melakukan rehabilitasi KUD terutama untuk kredit usaha tani tahun 1998 1999. Kita terus melakukan upaya upaya ini antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini masih terus berdiskusi mekanisme seperti apa. Kita coba menjalankan ini semua semoga urusan KUD terselesaikan," pungkas Budi.
(ams/dil)
