.webp)
Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengunjungi Kabupaten Kebumen hari ini. Dalam kesempatan itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengusulkan seputar pembangunan rumah bersubsidi.
Kunjungan Fahri Hamzah pada Sabtu (19/7) ini disebut sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap upaya percepatan penanganan perumahan, khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyelesaian backlog perumahan yang masih menjadi tantangan di Kebumen.
Diketahui, hingga saat ini jumlah total RTLH di Kabupaten Kebumen mencapai 13.660 unit dan jumlah backlog perumahan mencapai sekitar 5.287 unit. Ini mencerminkan masih tingginya kebutuhan akan intervensi program pemerintah, baik melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), kredit rumah, maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masuk dalam kategori kabupaten miskin di Jawa Tengah, Bupati Kebumen Lilis Nuryani pun mengusulkan agar harga rumah bersubsidi di bawah Rp 100 juta bisa dibangun di tanah milik sendiri.
Baca juga: Kaesang Terpilih Jadi Ketum PSI hingga 2030 |
"Usul untuk masyarakat kami, Kebumen sebagai daerah termiskin di Jateng, agar harga rumah bersubsidi di bawah Rp 100 juta bisa dibangun di tanah milik sendiri bukan milik pengembang. Mohon pak wamen untuk memperhatikan," kata Lilis dalam sambutannya di Pendopo Kabumian, Kebumen, Sabtu (19/7/2025).
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menyebut pihaknya saat ini juga tengah menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Salah satu program yang dicanangkan adalah renovasi atau renovasi pembangunan baru.
"Berdasarkan data nanti kita akan menyelesaikan mohon maaf yang paling bawah yang betul-betul disebut kemiskinan ekstrem. Nah kemiskinan ekstrem itu ada cirinya, nggak punya tanah nggak punya rumah itu salah satunya ya sehingga mereka kadang-kadang menumpang di tempat yang sangat tidak layak, di gubuk kalau di kota itu di kolong jembatan dan sebagainya. Tentu akan kita selesaikan terlebih dahulu," ucapnya.
"Nah caranya adalah kalau sekarang yang ada program renovasi dulu, maka harus punya alamat punya akte dari rumah atau tanah yang akan kita renovasi. Ada yang namanya renovasi pembangunan baru tapi harus pada data terbawah sehingga kita memang harus memprioritaskan kemiskinan ekstrem yang menurut bapak presiden itu tahun depan sebaiknya tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Nanti didata sesuai dengan data ibu bupati, dengan data itu nanti kita bekerja," sambungnya.
Lebih lanjut Fahri menambahkan, kedatangannya sekaligus untuk menjabarkan gagasan Presiden Prabowo tentang penghentian kebocoran keuangan negara dengan mengakhiri korupsi dan tentang bagaimana mengakhiri ketimpangan. Salah satu program untuk mengakhiri ketimpangan tersebut adalah membangun perumahan.
Ia menyebut, setidaknya ada tiga program dalam membangun perumahan ini antara lain renovasi perumahan mencapai 2 juta rumah per tahun, restorasi dan renovasi kawasan utamanya kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal.
"Presiden menyetujui renovasi perumahan dengan jumlah 2 juta rumah per tahun. Kemudian restorasi dan renovasi kawasan, utamanya kawasan pesisir. Kita siapkan 1.000 kawasan, yang penting bisa untuk kawasan ekonomi baru dan yang ketiga adalah pembangunan rumah vertikal jumlahnya 1 juta untuk mengurai kepadatan," pungkasnya.
(dil/afn)
