.webp)
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih rencananya akan dilaunching pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan Hari Koperasi. Hal itu diungkapkan Fery saat bertemu dengan kader Gerindra se-Jawa Tengah dalam acara konsolidasi dan halal bihalal.
"Bulan Juli bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional akan dilaunching Koperasi Merah Putih oleh Bapak Presiden," kata Ferry di Hotel Mercure, Sukoharjo, Minggu (20/4/2025).
Lebih lanjut, Ferry mengatakan bahwa Presiden Prabowo mencanangkan pembentukan koperasi Merah Putih sebanyak 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia. Dari puluhan ribu koperasi desa tersebut membutuhkan puluhan ribu pengawas dan pengurus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ditargetkan bulan Juli sudah terbentuk koperasinya plus pengurus, ada pengawas minimal 3 orang dan pengurus minimal 5 orang, sedangkan anggota sebanyak-banyaknya," ucapnya.
 Wamenkop Ferry Juliantono di acara DPD Gerindra Jateng di Sukoharjo, Minggu (20/4/2025). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng |
Bila dirinci, nantinya koperasi desa ini akan membutuhkan sedikitnya 240 ribu pengawas dan 400 ribu pengurus.
"Kegiatan utama koperasi desa di antaranya kantor koperasi, pengadaan sembako agar harga terjangkau, simpan pinjam, klinik desa atau kelurahan, apotek desa atau kelurahan, pergudangan, logistik desa atau kelurahan," ungkapnya.
Dirinya meminta agar kepala daerah yang berasal dari Partai Gerindra bisa menyukseskan program dari Presiden Prabowo. Apalagi sudah keluar Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan koperasi Merah Putih.
"Amanat kami amat berat karena harus melaksanakan asta cita dan visi Presiden yang ingin agar ada pemerataan ekonomi agar ada keadilan bagi masyarakat Indonesia. Badan koperasi ketinggalan daripada badan usaha. Kami diberikan target segera menyusul," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jateng yang juga Wamentan, Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo menginginkan program yang bisa bergerak dengan cepat.
"Pak Prabowo maunya cepat, misalnya yang memperlambat regulasi ya regulasi harus kita perbaiki. Misalnya subsidi pupuk, ada 140 aturan, kita sederhanakan sehingga masalah pupuk selesai," ucapnya.
Menurutnya, selama ini aturan telah dibuat dengan baik. Hanya saja, bila terlalu banyak membuat masyarakat menjadi bingung.
"Orang cenderung tidak bergerak, beliau ingin semua disederhanakan sehingga gerakan cepat," pungkasnya.
(rih/rih)
