.webp)
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PP2MI) Abdul Kadir Karding menyebut ada permintaan 1,7 juta pekerja untuk ditempatkan ke luar negeri. Tahun ini pihaknya baru memberangkatkan 297 ribu pekerja migran. Dia menargetkan akan mengirim 425 ribu pekerja selama 2025.
"Tahun ini saya menargetkan 425 ribu dari 297 ribu (pekerja). Nah untuk itu kita butuh membangun kerja sama dengan berbagai pihak termasuk universitas dan Pemda," kata Karding saat ditemui di UNS Tower, Solo, Senin (14/4/2025).
Karding mengatakan, upaya menggandeng universitas dan Pemerintah Daerah bisa meminimalisir pekerja ilegal yang bekerja di luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemda itu bisa membantu kita, satu, mensosialisasikan ini. Karena masalah utama perlindungan itu mereka berangkat secara ilegal," ucapnya.
Salah satu kerja sama yang dilakukan yakni dengan menggandeng Universitas Sebelas Maret dengan Pemerintah Kota Solo.
"Bentuk kerja sama yang paling utama adalah kita ingin menciptakan penyiapan sumber daya manusia yang skill luar negeri, tentu dengan membangun atau menyiapkan vokasi, pelatihan-pelatihan," bebernya.
Karding menyebut ada tiga negara yang meminta pekerja dari Indonesia. Tiga negara itu Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi.
"Sebenarnya permintaan dari Arab Saudi juga besar. Arab Saudi itu hubungi saya itu minta 650 ribu orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi," ungkapnya.
Karding mengatakan selama ini Indonesia memang tidak bekerja sama dengan Arab Saudi untuk pengiriman tenaga kerja.
"Tapi harus dibuka dulu MOU-nya. Kalau sekarang dilarang. Jadi Arab Saudi itu sekarang dilarang. Karena ada yang disebut moratorium, penghentian kerja sama. Walaupun ada 195 ribu orang kita yang berangkat bocor ke luar negeri dan itu rawan tidak terlindungi," kata Karding.
Sementara itu, Rektor UNS, Hartono menyebut UNS mempunyai komitmen penuh untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
"Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kami siap terlibat aktif dalam berbagai program peningkatan literasi, pelatihan keahlian, riset kebijakan, serta advokasi dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya," kata Hartono.
(dil/aku)
