Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, merespons adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal buntut PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang tutup mulai besok, 1 Maret 2025.
Menanggapi hal itu, Luthfi mengatakan, akan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelantikan vokasi. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait.
"Nanti kita vokasi, jadi artinya kita akan siapkan BLK-BLK. Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian," katanya ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (28/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan bagi yang terkena PHK bisa ditampung. Khususnya bagi buruh di tempat-tempat perusahaan yang membutuhkan.
Baca juga: Sritex Grup PHK 10.965 Buruh, Ini Rinciannya |
"Untuk itu kita lakukan mereka yang (terkena) PHK, sehingga bisa tertampung dayanya khususnya untuk di tempat-tempat, perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan," bebernya.
Menurutnya, dengan pelatihan vokasi bisa menampung yang terkena PHK. Sehingga di Jawa Tengah tidak terlalu banyak yang terkena PHK di perusahaan Sritex.
"Artinya vokasi-vokasi di tempat kita pelatihan-pelatihan BLK bagi mereka yang PHK akan kita tampung sehingga Jateng tidak terlalu banyak yang terkait dengan tenaga di Sritex," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng mengungkap ada 10.965 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini rincian PHK di masing-masing anak perusahaan PT Sritex.
"Jumlah total PHK Sritex Group akibat pailit 10.965 orang," kata Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz saat dihubungi awak media, Jumat (28/2/2025).
Ia memerinci pada Januari 2025 terjadi PHK di PT Bitratex Semarang 1.065 orang, 26 Februari 2025 terjadi PHK di PT Sritex Sukoharjo 8.504 orang, dan di PT Primayudha Boyolali 956 orang. Kemudian di PT Sinar Pantja Djaja Semarang 40 orang, dan di PT Bitratex Industries Semarang 104 orang.
Selanjutnya pada Agustus 2024 sebelum pailit, terjadi PHK di PT Sinar Pantja Djaja. Hak para pekerja atau pesangon belum diberikan kepada sebanyak 300 orang.
"Pemerintah daerah Sukoharjo sudah menyiapkan lowongan-lowongan sekitar 8.000 apabila yang ter-PHK ingin bekerja," jelasnya.
(ahr/apl)