.webp)
Sebanyak 99 pekerja kontrak di bagian Hidrologi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) belum mendapat kontrak baru atau belum diperpanjang kontraknya. Hal itu lantaran masih menunggu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Kepala BBWSBS, Mariyadi Utama, mengatakan pihaknya masih menunggu DIPA untuk bisa kembali mempekerjakan bagian pos hidrologi. Pihaknya mengaku akan memperjuangkan 99 pekerja yang terdampak efisiensi anggaran tersebut.
"Menyikapi efisiensi ini baik outsourcing dan honorer yang banyak yang dirumahkan. Terutama BBWS BS kami menunggu dulu tanggal 14 anggaran masih dibahas DPR kembali. Bahwa teman-teman pos hidrologi peru menunggu sampai DIPA dibuka blokirnya, sehingga kita baru kembali menghire 99 Pos Hidrologi," kata Mariyadi ditemui di kantor BBWS, Solo, Jumat (14/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mariyadi menyebut ke-99 pekerja itu berperan sebagai pengumpul data di pos-pos di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Oleh karena itu, para petugas kontrak ini dinilai sangat dibutuhkan BBWS Solo.
"Kami ingin memperjuangkan teman-teman tapi anggaran masih diblokir sampai saat ini. Bukan kita memutuskan kami sepihak tapi kami ingin adil dan sesuai efisiensi," jelasnya.
Sementara ini, pihaknya akan memaksimalkan tugas dan fungsi pos hidrologi dari tenaga kerja ASN.
"Kami dengan PNS yang ada berusaha dengan sekuat tenaga dengan data yang ada kita usahkan. Fungsi tugas mereka masih dikerjakan oleh BBWS ada yang membackup," bebernya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA) BBWSBS, Ratih Nilam Sari, mengatakan 99 pekerja itu merupakan tenaga kontrak per tiga bulan sekali. Di mana untuk kontrak mereka terakhir pada Desember 2024 lalu.
"Kontrak per 3 bulan sekali, mereka habis Desember. Harusnya kontrak lagi Januari-Maret tapi kita menunggu DIPA 2025, makanya kita beri surat akhir penugasan karena DIPA 2025 belum ada," ungkapnya.
Ia mengatakan jika anggaran sudah lancar lagi rencananya para tenaga kontrak itu bakal dipanggil lagi.
"Ada kemungkinan besar, kemungkinan dikontrak lagi, tergantung dana yang kami dapatkan juga," ucapnya.
Ratih menjelaskan dalam sebulan anggaran untuk pos hidrologi mencapai Rp 75 juta.
"Anggaran Rp 75 juta per bulan. Total ada 99 dari hulu sampai hilir, di Solo aja ada 39 pos hidrologi di Solo Raya. Kontrak diberhentikan sudah selesai Desember, (honor Januari) belum, menunggu DIPA," pungkasnya.
(ams/ams)
