.webp)
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menanggapi kenaikan harga Gabah Panen Kering (GPK) yang sudah ditetapkan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Rp 6.000 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengatakan dengan kenaikan tersebut membuat pengusaha penggilingan padi membutuhkan modal yang lebih besar.
"Kalau dari Perpadi sebenarnya kita lihat dengan naiknya modal lebih besar. Kalau dari segi petani tentunya kita harus mengerti pemerintah mempunyai keinginan untuk menaikkan pendapatan petani," katanya ditemui di Munas Perpadi di Diamond Convention Hall, Solo, Selasa (14/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya mengaku siap dengan penerapan tersebut yang akan diberlakukan besok, 15 Januari 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
"Iya penerapan besok, karena itu juga permintaan kita waktu tanda tangan dengan pemerintah. Itu artinya pemerintah memperhatikan hulu juga," jelasnya.
Sutarto mengatakan, kenaikan HPP gabah panen kering ini sudah melalui diskusi yang panjang dengan pemerintah. Maka dari itu, ke depan hari melakukan strategi yang terbaik.
"Ya itu memang diskusi panjang, dan pemerintah sudah memutuskan tentunya nanti teman-teman harus melakukan strategi yang terbaik. Salah satu misalnya kita harus memilih kualitas yang lebih baik untuk cadangan beras pemerintah," pungkasnya.
Dilansir detikNews, Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (Kg). Kenaikan harga gabah itu mulai berlaku dua hari lagi yakni 15 Januari 2025.
Arahan itu datang dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, karena saat ini harga gabah telah anjlok ke level Rp 5.400/kg, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan.
"Saya minta tolong tengkulak jangan untung sendiri, kasihan petani. Karena itu 2 hari lagi Bulog juga harus siap serap gabah sesuai dengan HPP," ujar dia dalam keterangannya, Senin (13/1).
(apl/rih)
