.webp)
Salah satu warga Kabupaten Magelang, Maryati (70) menerima pembayaran uang ganti rugi (UGR) tol Jogja-Bawen senilai Rp 954.740. Begini ceritanya.
Lahan milik Maryati yang terkena proyek tol ini berada di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Luas lahannya yang terkena hanya 0,9 meter persegi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanah yang kena sawah (keserempet tol), luas (keseluruhan sawah) 700-an nggak hafal. Baru ini (menerima), yang kena tol cuman segini (0,9 meter persegi)," kata Maryati kepada wartawan di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Selasa (16/7/2024).
"(Kena satu meter kurang) Nggih. Itu pojokan. (Keserempet) Nggih. Ini paling sedikit to (menerima UGR). Tanah 700-an lebih, baru berkurang itu (0,9 meter persegi)," lanjut nenek dengan lima cucu ini.
Maryati menceritakan, tanah yang terkena proyek tol ini dibeli sekitar tahun 1980-an. "Saya nggak ingat belinya berapa. Biasanya ditanami padi, sayuran," ujar dia.
Terkait UGR Rp 954 ribu yang ia terima, Maryati mengaku akan dipakai untuk tambahan modal jualan tempe.
"Nggih buat modal jualan tempe di Pasar Gotong Royong (Kota Magelang)," kata Maryati.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Magelang, A Yani mengatakan pembayaran hari ada 12 desa. Meliputi Desa Bligo, Pakunden, Plosogede (Ngluwar); Keji, Tamanagung (Mungkid); Pabelan, Bojong, Mungkid, Senden, Pagersari (Mungkid) dan Tampir Kulon serta Tempak Kecamatan Candimulyo.
"Itu kalau jumlah bidangnya hari ini 72, tapi orangnya lebih. Kemudian jumlah luas lahan keseluruhan 3,3 hektare per hari ini. Jumlah nilai ganti rugi sebesar Rp 64,46 miliar," kata Yani.
"Hari ini yang paling kecil luasnya 0,9 meter persegi. Ganti ruginya saya lupa," ujar Yani.
Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Jogja-Bawen Kementerian PUPR, Muhammad Fajri Nukman mengatakan untuk tol Jogja-Bawen ada enam seksi, yaitu seksi 1 sampai 6.
"Sampai saat ini kurang lebih proses pembebasan lahan sudah mencapai 50,18 persen. Harapannya tetap kami menargetkan dapat terselesaikan di awal tahun 2025 untuk pengadaan tanahnya. Tetapi, apabila ada bidang-bidang belum selesai khususnya bidang-bidang nonmasyarakat seperti halnya bidang wakaf, tanah kas desa, aset pemkab/kota/provinsi dimana tanah-tanah nonmasyarakat tersebut membutuhkan administrasi yang lebih panjang daripada pembebasan lahan masyarakat," katanya.
(rih/rih)
