.webp)
Hal ini dikatakan Hadi di sela acara kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Alun-alun Wonosobo. Hadi menyebut, selama periode pemerintahan Presiden Jokowi telah terjadi akselerasi Redistribusi Tanah yang merupakan bagian dari program Reforma Agraria.
"Saat ini setiap tahunnya rata-rata kita mengeluarkan (sertifikat redistribusi tanah) sebanyak 424.000 bidang. Artinya ini sudah bagus, sistemnya sudah bagus," ujar Hadi, Senin (22/1/2024).
Hadi membandingkan redistribusi tanah sebelum pemerintahan Jokowi. Yakni mulai tahun tahun 1961, tepatnya setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga tahun 2014. Selama 53 tahun, program Redistribusi Tanah baru mencapai 2,79 juta bidang.
"Kalau dibandingkan tahun 1961 sampai 2014 keluarnya 2,79 juta bidang. Jadi yang saat ini sistemnya sudah bagus. Selama 8 tahun sejak 2015 sampai 2023 sudah 2,96 juta bidang," terangnya.
Hadi juga menyampaikan dalam melaksanakan Reforma Agraria, pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Saya harus koordinasi dengan ketat bersama KLHK. Saya memohon agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan," tuturnya.
Ia menyebut saat ini terdapat 21.385 desa yang diharapkan bisa dilepas dan diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian lain.
"Terdapat 21.385 desa kami harap bisa dilepas (dari kawasan hutan) dan diserahkan ke rakyat melalui Redistribusi Tanah. Kami juga berkoordinasi ketat dengan KKP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir," tambahnya.
Sebelumnya, dalam debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1), calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menyinggung soal program redistribusi lahan.
"Reforma agraria itu ada tiga yaitu legalisasi, redistribusi, pengembalian klaim-klaim atas tanah. Yang ini belum satu pun sertifikat untuk redistribusi, yang ada baru legalisasi, orang sudah punya tanah lalu diberi sertifikat, yang redistribusi belum ada," ujar Mahfud. (rih/rih)
