Calon Wakil Presiden (cawapres) Nomor Urut 02, Gibran Rakabuming Raka menyebutkan akan melanjutkan program reforma agraria apabila dirinya dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Program tersebut seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, dan one map policy atau kebijakan satu peta.

"Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan," ujarnya dalam acara debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Ia menjelaskan, program PTSL bisa mempercepat pembuatan dan pembagian sertifikat tanah. Hingga saat ini, kata Gibran, sudah ada 110 juta sertifikat tanah yang dibagikan, jauh lebih banyak daripada sebelum ada program PTSL yang hanya mampu membuat dan membagikan sekitar 500 ribu sertifikat per tahun saja.

Sementara itu, untuk program redistribusi tanah, nantinya tanah-tanah bekas hak guna usaha (HGU) akan dimasukkan ke dalam bank tanah yang nantinya akan 'dibagikan' kepada petani lokal, pengusaha lokal dan lainnya.

"Sekarang juga suda Ada program redistribusi tanah, tanah-tanah ex-HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para, misalnya pengusaha lokal, petani lokal, dan lain-lain," paparnya.

Lalu, untuk kebijakan one map policy dinilai mampu mengurangi konflik pertanahan maupun permasalahan mafia tanah karena bidang tanah yang ada sudah terdaftar di dalam database milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

"Sekali lagi reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di Kota Solo. Jadi, Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis tanah sudah ter-capture semua sehingga mengurangi, sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah karena semuanya sudah ter-capture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi," pungkasnya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 03, Mahfud Md, menyebutkan adanya Reforma Agraria ini karena terdapat ketimpangan kepemilikan lahan. Misalnya pada bisnis sawit yang lahannya sekitar 39 hektare dan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sementara itu, sebanyak 17 juta petani di Indonesia jika dirata-ratakan hanya menguasai lahan sekitar 0,5 hektare.

"Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera melakukan reforma agraria," tuturnya.

Mahfud kemudian mengatakan, reforma agraria terdiri dari 3 hal, yaitu legislasi, redistribusi, dan pengembalian klaim atas tanah.

"Reforma agraria ada 3, satu legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat redistribusi, yang ada itu baru legalisasi yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat redistribusinya ini," ungkapnya.

Jelang Debat Cawapres Kedua

Jelang Debat Cawapres Kedua