.webp)
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah (KSPI Jateng) memprotes rapat koordinasi pengupahan yang dilakukan Disnakertrans Jateng di Solo. Merasa tak dilibatkan, para buruh mendirikan tenda di depan Kantor Disnakertrans Jateng sebagai bentuk protes.
Tenda 'perlawanan buruh Jateng tolak upah murah' itu didirikan pada Senin (6/11) sore. Hingga Selasa (7/11) siang, para buruh masih bertahan di depan Kantor Disnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang.
Wakil Ketua KSPI Jateng, Zainuddin menyebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng melakukan rapat pengupahan secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, perwakilan KSPI di Dewan Pengupahan baru mendapat informasi itu setelah menanyakan agenda tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu pemantik kita melakukan aksi ini juga karena ada rakor (rapat koordinasi) pengupahan di Solo secara sembunyi-sembunyi. Jadi kegiatan itu versi kami memang disembunyikan, tidak ada sosialisasi ke seluruh Dewan Pengupahan apalagi ke teman-teman buruh," kata Zainuddin saat ditemui di lokasi, Selasa (7/11/2023).
Zainudin mengatakan, rapat tersebut memang rutin dilakukan tiap menjelang penetapan upah. Maka itu dia mempertanyakan mengapa rapat kali ini terkesan disembunyikan.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh Jawa Tengah tentang upah, yang upah itu menjadi pokok kesejahteraan, yang di Jawa Tengah itu masih menjadi palung di antara daerah yang lain. Mengapa dalam penetapan upah prosesnya seperti ini," ucap Zainuddin.
Zainuddin menduga rapat itu bertujuan agar kenaikan UMK tak sesuai dengan harapan buruh. Dia, juga meminta agar Kepala Disnakertras Jateng dicopot.
Menurutnya, rapat tersebut mengusung agenda agar kenaikan upah minimum tak sesuai dengan harapan buruh.
"Kemarin sempat muncul tuntutan kita, ya kalau seperti ini terus Kadis (Disnakertrans Jateng) ini nggak bisa kita percaya, artinya kita juga menuntut pergantian Kadis," tandas Zainuddin.
Disnakertrans Jateng Buka Suara
Plt Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz menyebut rapat itu hanya mendengar materi yang disampaikan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, dan akademisi. Ahmad menampik pihaknya disebut tak mengundang KSPI.
"Bukannya tidak melibatkan KSPI, rapat pengupahan itu kan sebenarnya rapat hal yang biasa dalam rangka kesiapan untuk menetapkan upah minimum ya. Jadi yang diikuti oleh teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota dan juga dari akademisi, sebetulnya untuk menginformasikan awal saja," kata Ahmad saat menemui massa buruh.
Ahmad menjelaskan, saat ini pihaknya juga masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk bisa menetapkan upah minimum, juga data-data statistik dari BPS seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
Ahmad menambahkan, selama ini komunikasi antara pemerintah dengan buruh berjalan baik.
"Komunikasi kita dengan teman-teman buruh cukup bagus ya dan kita sama-sama menjaga hubungan industrial yang bagus dan kondusif seperti ini baik melalui lembaga resmi di Dewan Pengupahan maupun dialog di tripartit, maupun di luar itu," ujarnya.
"Kita menghargai ini (aksi buruh) karena ini di era demokrasi dijamin oleh Undang Undang, ini kan bagian perjuangan teman-teman buruh, serikat buruh," pungkasnya.
Baca juga: Buruh di Jawa Tengah Minta UMK Naik 20% |
(dil/apl)
