.webp)
Lebih dari separuh koperasi yang tercatat di Boyolali saat ini dalam kondisi tidak aktif. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnaker) Boyolali mengungkap sejumlah faktor penyebabnya.
"Memang separuhnya lebih tidak aktif. Itu ada beberapa faktor yang membuat tidak aktif," kata Kepala Dinkopnaker Boyolali Bambang Sutanto kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).
Dikemukakan Bambang, saat ini total ada 877 koperasi yang tercatat di Dinkopnaker. Dari 877 koperasi itu, 409 dalam keadaan aktif, sedangkan 469 sisanya tidak aktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat koperasi-koperasi tersebut tidak aktif. Seperti, macet karena anggota tidak mengangsur. Lalu, analisis keuangannya lemah. Pegawainya pensiun dan tidak ada regenerasi.
Faktor lainnya, lanjut dia, yakni tidak ada sistem keberlanjutan. Terutama apabila terjadi mutasi pengurus, lalu tidak terhubung dengan pembendaharaan OPD, kepengurusannya tidak mutasis mutandis alias perubahan seperlunya.
Selain itu, analisis pinjaman yang lemah, transaksi noncash dan overbooking. Ditambah lagi, sistem pengendalian intern perkoperasian belum ditangani baik dan belum diregulasi.
Bambang mengatakan, Pemkab akan berupaya menghidupkan kembali keberadaan koperasi yang macet tersebut. Akan dilakukan review ke seluruh koperasi berbasis organisasi perangkat daerah (OPD).
"Dalam waktu dekat, Pemkab juga mengupayakan Peraturan Bupati (Perbub) mengenai totalitas revitalisasi koperasi. Agar ada kebijakan dan pengawasan yang mengatur tentang perkoperasian tersebut," jelasnya.
Keberadaan koperasi dinilai cukup vital untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebab selama ini, perbankan tidak menyediakan kredit untuk kelas marjinal. Sehingga muncul orang-orang yang terjebak pinjaman online, rentenir, dan sebagainya.
Menurut dia, korban pinjol dan rentenir nekat meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas menimpa kelas kecil.
"Kita punya target sampai hari koperasi pada 12 Juli, merevitalisasi perkoperasian. Keberadaan koperasi menjadi soko guru perekonomian yang diwariskan oleh founding father Indonesia, Bung Hatta, untuk dikembangkan menjadi salah satu pilar ekonomi di salah satu kelas masyarakat menengah ke bawah," tegas dia.
Revitalisasi, terang Bambang, dimulai dari koperasi ASN. Kemudian akan berkembang ke pertanian, peternakan sampai dengan tingkat RT. Tujuannya untuk memberikan kemudahan akses keuangan masyarakat bawah.
Ke depan, pengelolaan koperasi akan dikembangkan ke arah digital. Baik cara transaksi cashless serta pencatatan dan pelaporan berbasis aplikasi. Pengoperasian koperasi akan menggandeng perbankan. Sehingga akses kredit kelas pegawai akan mudah dan berkembang ke bidang lainnya.
"Untuk lingkup ASN dulu. Harapannya kalau di lingkup ASN berhasil, itu bisa menjadi pembelajaran bagi ASN di lingkungan masing-masing, baik di lingkup dinas maupun rumah," tandasnya.
(aku/rih)
