.webp)
Pemerintah pusat mencairkan uang ganti rugi (UGR) tanah kas milik dua desa di Kabupaten Klaten yang terkena proyek tol Jogja-Solo. Total UGR untuk dua desa itu mencapai Rp 12,4 miliar.
Dua desa tersebut ialah Desa Menden di Kecamatan Kebonarum dan Desa Jungkare di Kecamatan Karanganom. Hal itu disampaikan Kasi Pengadaan Lahan BPN Klaten, Sulistyono kepada detikJateng.
"Total nilainya Rp 12,4 miliar. Ini belum desa terakhir, sebab masih ada beberapa desa lainnya," kata Sulistyono usai pencairan UGR di kantornya, Rabu (15/2/2023) siang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sulistyono mengatakan di Desa Menden ada 7 bidang tanah kas desa yang terkena proyek Tol Jogja-Solo. "Ganti rugi untuk Desa Menden Rp 8,6 miliar lebih. Luasnya mencapai 4.601 meter persegi dari 7 bidang tanah kas desa," papar dia.
Sedangkan di Desa Jungkare ada 3 bidang tanah kas desa yang menerima UGR. "Ada 3 bidang untuk Desa Jungkare hari ini, dibayarkan senilai Rp 3,8 miliar, seluas 5.124 meter persegi. Desa lainnya menyusul," jelas Sulistyono.
Tahap selanjutnya masih ada 614 bidang tanah milik perorangan maupun milik desa yang akan dibayarkan UGR-nya.
"Yang belum cair masih 614 bidang dari total 3. 971, atau sudah 84 persen yang sudah dibayarkan. Tahun ini sisanya itu harus sudah diselesaikan," ujar Sulistyono.
Sementara itu, Kades Menden, Sriyanto menyatakan akan mencarikan tanah pengganti setelah 7 bidang tanah kas desanya kena proyek tol Jogja-Solo.
"Nilainya sekitar Rp 8 miliar lebih dari 7 bidang. Nanti dicarikan tanah pengganti," kata Sriyanto kepada detikJateng.
UGR Talangan dari PT JMM
UGR untuk fasilitas umum seperti masjid dan makam yang terkena proyek Tol Jogja-Solo saat ini juga masih diproses. Rencananya UGR buat fasum akan ditalangi oleh pihak pengelola tol dahulu.
"Saat ini masih menunggu persetujuan Gubernur, kita terus koordinasi. Kalau memang siap dengan dana talangan ya kita siap proses," imbuh Sulistyono.
General manager Lahan dan Utilitas PT Jogja Solo Marga Makmur (JMM), Muhammad Amin menyatakan perusahaannya siap menalangi UGR untuk fasilitas umum jika disetujui.
"Kita menyiapkan Rp 800 miliar untuk talangan, semuanya, apapun yang memang bisa ditalangi ya kita siap," kata Amin kepada detikJateng di kantor BPN Klaten.
Dana talangan itu termasuk untuk membangun masjid baru. Sebab sesuai aturan yang berlaku, wakaf masjid tak bisa diwujudkan dengan uang.
"Kan di Kemenag itu bangunan ya diganti bangunan, tidak boleh dengan UGR uang. Nanti sepakati, kita bangunkan dulu dan setelah itu diganti oleh pemerintah,'' ujar Amin.
(dil/sip)
