Badan Pangan Nasional Soroti Inflasi, Singgung Kesejahteraan Petani-Nelayan

Pekalongan -

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyebut saat ini inflasi di Indonesia masih berada di atas pertumbuhan ekonomi. Arief juga menyinggung masih ada 74 daerah di Indonesia yang rawan pangan.

"Inflasi kita hari ini adalah 5,9 kemudian pertumbuhan ekonomi kita 5,7 persen, artinya kurang sedikit lagi (inflasi), harus kita turunkan. Tidak ada gunanya kalau pertumbuhan ekonomi kalau ada inflasi," kata Arief Prasetyo Adi, dalam acara memperingati Hari Pahlawan dan Hari pangan sedunia ke 42 tahun 2022 di Gedung Kanzus Kota Pekalongan, Kamis (10/11/2022).

"Sedangkan inflasi yang kita bisa jaga adalah, barang-barang pangan, terutama sebelas komoditas yang ada di Perpres 125 tahun 2022," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arief meminta semua kepala daerah untuk mengikuti arahan Presiden Jokowi tentang menjaga laju inflasi. Di antaranya dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menjaga laju inflasi.

"Bapak Presiden selalu menyampaikan pada seluruh kepala daerah, seluruh gubernur diminta untuk dapat menggunakan DAU-nya DBH yang Rp 2,17 triliun ini, untuk menjaga inflasi. Jadi untuk mendistribusikan fasilitas distribusi masing-masing pemprov, pemkab itu sudah bisa melakukannya. Pertumbuhan ekonomi kalau boleh, harus tinggi dari pada inflasi," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Arief menyinggung soal ketersedian pangan dan stabilisasi harga harus tetap terjaga. Meski begitu, dia mengingatkan jangan sampai merugikan para petani, peternak, maupun nelayan.

"Kondisinya ketersediaan pangan, harus ada, harus dijaga, stabilisasi harga tingggi, yang dapat memberikan harga yang terjangkau pada masyarakat," harapnya.

Dia pun berharap harga bahan pangan stabil, namun tidak mengorbankan petani, peternak maupun nelayan.

"Stabilisasi harga tetap menjaga harga di tingkat petani, peternak dan nelayan. Tidak boleh karena kita jaga inflasi harus menekan di hulu. Hulunya rugi, nanti bangkrut. Ada pembentukan margin yang cukup, yang layak," terang Arief.

"Petani, peternak dan nelayan sejahtera. Pedagangnya untung masyarakatnya menjangkau kebutuhan, ini yang harus kita kerjakan bersama," tambahnya.

Arief menyebut dari 514 daerah di Indonesia, masih ada 74 titik daerah yang rawan pangan. Namun, Arief tidak memerinci ke-74 titik rawan pangan tersebut.

"Masih 74 titik dari 514 daerah yang ada, rawan pangan," ungkapnya.

Arief pun mengingatkan tentang keanekaragaman bahan pangan di Indonesia yang kaya dengan kearifan lokal. Menurutnya, penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan lokal.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya...

"Keanekaragraman konsumsi, sebenarnya Indonesia itu sangat kaya, kita harus kembalikan kearifan pangan lokal. Seperti yang saya sampaikan, kalau di Maluku bahan pokoknya berbasis sagu, biarlah sagu, tidak perlu diminta makan nasi, tiwul atau jagung. Kemudian sumber proteinnya misal di Tegal sudah banyak konsumsi ikan, ya kita harus dorong ikan sebagai sumber protein. NTT sapi, ya sapi. Kendal, Blitar dengan telur," ungkapnya.

3 Bahan Pangan Ini Sumbang Inflasi Tertinggi di Jateng

Di lokasi, Plt Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto, mengatakan ada tiga komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Tengah. Di antaranya beras, kedelai dan minyak goreng.

"Hanya tiga itu, komoditas lainnya deflasi," jelasnya.

Menurut Sujarwanto, bahan pangan seperti beras, penyebabnya karena saat ini musim tanam bukan panen. Di sisi lain, tidak sedikit sawah yang terdampak bencana banjir akhir-akhir ini.

Inflasi di Jawa Tengah sendiri menurutnya di angka 6,0, yang turun bila dibandingkan bukan lalu yang mencapai 6,04.