.webp)
Pemkab Klaten menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang bersumber dari APBD 2022. Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) akan menangani penyaluran BLT BBM total Rp 10 miliar.
Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan dia sudah meminta OPD terkait untuk mempersiapkan data masyarakat terdampak kenaikan harga BBM yang belum ter-cover pemerintah pusat. Nantinya masyarakat Klaten itu akan mendapatkan BLT BBM dari APBD.
"Yang belum ter-cover dari Kemensos untuk di-cover pemerintah daerah dengan dana BTT. Dan masyarakat yang belum ter-cover tapi memenuhi syarat menerima BLT," jelas Sri Mulyani, Jumat (16/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mulyani menyebut anggaran yang disiapkan untuk BLT BBM sekitar Rp 10 miliar. Nantinya bantuan tersebut akan diberikan tunai.
"Nantinya uang, nominalnya sama dengan pemerintah pusat. Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
"Kita itu menyiapkan Rp 10 miliar. Bantuannya akan kita berikan, disisir untuk masyarakat yang belum ter-cover," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial P3A dan KB Pemkab Klaten, Much Nasir, mengatakan ada tiga OPD yang menangani penyaluran BLT BBM.
"Ada tiga OPD yang akan menangani BLT BBM dari APBD Kabupaten Klaten. Untuk UKM nanti di Dinas KUKMP," kata Nasir kepada detikJateng, Sabtu (17/9).
Menurut Nasir, selain UKM, ada kalangan pekerja pabrik yang akan ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kemudian kalangan ojek akan ditangani Dinas Sosial.
"Ketiga, di Dinsos P3A dan KB nanti diperuntukkan untuk menangani kalangan ojek. Ojek nanti tentu data dari Dinas Perhubungan tapi Dinsos nanti yang mencairkan dananya," jelasnya.
Saat ini Peraturan Bupati (Perbup) sedang diproses dan digodok. Yang jelas penerima BLT BBM APBD itu tidak boleh dobel dengan bantuan apa pun.
"Masing-masing usulan nanti yang terpenting tidak boleh dobel dengan penerimaan BLT BBM dari Kemensos atau dari Kemenaker. Juga tidak boleh dobel dengan BLT BBM dari provinsi," imbuh Nasir.
(rih/rih)
