BPOM: Bahan Baku Obat Herbal Masih Impor, Harga Produk Jadi Mahal

Bayu Ardi Isnanto - detikJateng
Kamis, 04 Agu 2022 18:59 WIB
Berisiko Picu Kanker, 67 Batch Obat Asam Lambung Ranitidin Ditarik BPOM. Kepala BPOM Penny K Lukito
Kepala BPOM Penny K Lukito (Foto: Rifkianto Nugroho/detikHealth)
Sukoharjo -

Ketersediaan bahan baku ekstrak bahan alam masih menjadi kendala pengembangan jamu, obat herbal, maupun fitofarmaka. Bahkan saat ini para pelaku usaha masih harus mengimpor bahan baku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong seluruh pihak, mulai dari hulu hingga hilir untuk bisa bersinergi dalam menyediakan bahan baku secara konsisten. Dengan demikian, produk herbal Indonesia mampu berdaya saing.

"Kebutuhan bahan baku kita itu 25 persen dari impor. Tetapi bagaimana kita belajar dari pandemi, kita makin sadar dalam aspek apapun yang menyangkut kesehatan dan jiwa manusia, kita harus mandiri," kata Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, usai membuka Virtual Expo Ekstrak Bahan Alam di Sukoharjo, Kamis (4/8/2022).


Di sisi lain, sejumlah pemasok bahan baku justru mengekspor hasil pertaniannya ke negara lain. Penny pun meminta agar hal ini menjadi bahan evaluasi.

"Kita belum mengekspor dalam bentuk bahan jadi dan itu memang perlu kita dorong. Satu pihak kita mengekspor bahan baku ke luar, sementara di sini kekurangan. Itu saya kira mesti kita benahi sehingga yang diekspor itu bisa diserap ke dalam negeri, baru kita ekspor dalam bentuk yang ada nilai tambahnya," kata dia.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito di acara Virtual Expo Ekstrak Bahan Alam di Sukoharjo, Kamis (4/8/2022).Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito di acara Virtual Expo Ekstrak Bahan Alam di Sukoharjo, Kamis (4/8/2022). Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikJateng

Menurutnya, bahan baku tidak hanya sekadar tersedia, namun harus konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing dengan produk herbal impor.

"Bahan baku yang tidak sustain akan mengganggu stabilitas konsistensi dari produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, dalam hal ini UMKM. Sementara kalau harus beli impor akan jadi mahal. Akibatnya produknya juga mahal dan tidak berdaya saing," ungkapnya.

Meski BPOM merupakan lembaga yang sejatinya mengurusi masalah di hilir, Penny menyebut BPOM juga memperhatikan masalah di hulu. Keberhasilan dalam penyediaan bahan baku berkualitas maka akan membuat produk di hilir menjadi berkualitas pula.

"Kami juga mengajak industri besar untuk menjadi bapak angkat dari para UMKM. Karena UMKM ini masih memiliki kendala yang harus dibantu industri besar. Maka hari ini kita buat MoU dengan mereka," ungkap dia.

Saat ini, kata Penny, baru ada 78 obat herbal berstandar dan 24 fitofarmaka yang sudah diloloskan BPOM. Jumlah tersebut dinilai masih sedikit.

"Kita ada 78 produk obat herbal berstandar, yaitu bahan alam diolah dengan standar dan sudah bisa klaim berkhasiat untuk apa. Kemudian ada 24 obat herbal fitofarmaka. Itu masih sedikit dan masih terus kita kembangkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo, Agus Santosa, mengatakan Sukoharjo merupakan salah satu daerah penyedia bahan baku dan produsen produk herbal. Bahkan Sukoharjo disebut sebagai Kota Jamu.

"Kami dari Pemda juga sudah banyak berbuat dan siap membantu sepenuhnya. Kami sudah mengadakan pelatihan UMKM di bidang jamu, akses kredit dibantu, peralatan mesin, mulai dari pengering, packaging dan sebagainya. Termasuk yang sekarang, mau tidak mau harus kita tempuh adalah online, kita bantu mereka," jelasnya.



Simak Video "BPOM Dorong UMKM Sediakan Bahan Baku Herbal Secara Konsisten"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/aku)