.webp)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut jumlah hewan ternak yang dijual di Pasar hewan Imogiri Bantul turun signifikan pascamencuatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Selain itu harga ternak di Bantul saat ini naik.
"Hari Senin (30/5) Legi kemarin ternak yang masuk di Pasar Hewan Imogiri turun 30 persen. Padahal sebelum PMK sekitar 700 sampai 800 ekor," kata Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo saat ditemui di Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Jumat (3/6/2022).
Selain itu, Joko menyebut saat ini harga hewan ternak di Pasar hewan terbesar di Bantul itu melonjak cukup siginifikan. Di mana satu ekor sapi yang harganya Rp 18 juta kini harganya menyentuh Rp 20 juta hingga Rp 21 juta. Sementara domba dan kambing biasanya dihargai Rp 3 juta namun kini naik menjadi Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk harga seekor sapi naik Rp 2 juta sampai Rp 3 juta, kalau kambing naik Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Harga itu sejak Senin, dan merupakan dari hasil survei kami di Pasar Imogiri," ucapnya.
Kenaikan tersebut, kata Joko, karena meningkatnya permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan hewan ternak. Sebab, Paguyuban Pedagang Daging Sapi (PPDS), Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul masih mogok.
"Ya kenaikan itu sesuai hukum ekonomi, di mana permintaan lebih besar dari pada ketersediaan ternaknya," ujarnya.
Terlepas dari hal tersebut, hingga Kamis (2/6) petang, tercatat ada 272 ekor ternak di Bantul bergejala PMK. Dari jumlah tersebut, belasan ekor di antaranya sudah terkonfirmasi positif PMK.
"Ada 272 ekor ternak bergejala PMK sejak kemarin Kamis (2/6) petang dan yang positif 13 ekor. Dari jumlah tersebut alhamdulillah tidak ada ternak yang mati," jelas dia.
Menurut Joko, bertambahnya temuan semakin membuat pelik karena anggaran untuk penanganan wabah PMK di DKKP Bantul sangat terbatas. Bahkan tidak anggaran kasus PMK ini sebelumnya tidak terprediksi.
"Sehingga dalam APBD juga tidak dianggarkan. Padahal kita butuh vitamin hingga obat-obatan yang jumlahnya cukup banyak dan itu butuh anggaran yang besar," ucapnya.
"Tapi kita tidak memiliki kecukupan dana untuk pengadaan obat-obatan hingga vitamin guna mengobati ternak yang terpapar PMK hingga sembuh," lanjut Joko.
Apalagi, sampai saat ini penanganan PMK sampai tidak bisa menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT). Sedangkan untuk mencairkan BTT tidak mudah karena wabah PMK harus dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB dan tahap selanjutnya BTT baru bisa digunakan.
"Lha wong di wilayah Jawa Timur saja yang sudah dinyatakan KLB penggunaan anggaran BTT juga tidak direalisasikan. Karena itu kami berharap adanya solusi dari DPRD Bantul untuk penanggulangan wabah PMK di Bantul ini," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis mengungkapkan, bahwa untuk mencegah penularan PMK ada masalah dalam anggaran. Di mana saat ini sangat tipis bahkan tidak ada karena dalam APBD murni tahun 2022.
"Tapi dari DKKP Bantul sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk bisa membantu untuk pemenuhan disinfektan hingga obat-obatan namun memang jumlah sangat terbatas," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada DKPP Bantul segera membuat usulan pada APBD perubahan. Hal itu agar dapat mengajukan anggaran untuk pembelian obat-obatan hingga kebutuhan lainnya untuk penanggulangan wabah PMK di Bantul.
"Ya insya Allah dalam APBD perubahan 2022 ini akan kita kawal dan perjuangkan agar ada tambahan anggaran untuk penangananan wabah PMK," pungkas Wildan.
(sip/ams)
