.webp)
Plt Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, memastikan pelayanan di kantor Pemkab Klaten saat ini tetap jalan seperti biasa. Hal senada disampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Joko Purwanto.
"Kalau kantornya tetap di sini. Cuma ini memang ada beberapa ruangan yang masih disegel untuk kebutuhan pemeriksaan. Kantornya di mana saja tetap oke yang penting action, pelayanan tetap jalan," kata Yulindha kepada awak media di kompleks Pemkab Klaten, Senin (19/10/2026).
Yulindha mengatakan, dirinya mendapat mandat sebagai Plt Bupati Klaten setelah SK-nya diserahkan oleh gubernur pada Jumat (16/10) lalu. Dia menjelaskan, kegiatan pemerintahan tetap berjalan dan rapat koordinasi tetap dilaksanakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak gubernur dawuh, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, kegiatan dan pelayanan harus tetap jalan sebagaimana mestinya. Hari pertama alhamdulilah semua semangat," ujar Yulindha.
"Tadi juga rakor dengan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk memastikan pelayanan masyarakat harus tetap jalan tanpa ada hambatan apapun," sambungnya.
Plt Sekda Klaten, Joko Purwanto, juga menegaskan bahwa pelayanan di kantor Pemkab Klaten tetap jalan.
"Pelayanan tetap berjalan, tidak mempengaruhi kinerja kita. Soal tempat kan ada ruangan yang masih kosong (tidak disegel), ya gunakan itu," kata Joko kepada detikJateng.
Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Klaten, Supriyanto, menyebut ruang kerjanya masih disegel. Meski demikian, pekerjaan pengadaan barang dan jasa tetap berjalan normal.
"Tetap melayani, tetap berjalan. Ruangan sementara ya ruang depan kantor kan ada yang kosong walau kecil, " kata dia kepada detikJateng.
Pantauan detikJateng hari ini, beberapa ruang kerja pejabat Pemkab Klaten masih disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan beberapa orang lainnya pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan beberapa ruang lainnya masih disegel KPK. Meski demikian, rapat koordinasi tetap digelar di ruang pertemuan lantai dua.
Rapat itu dipimpin Plt Bupati dan Sekda, dihadiri kepala OPD dan seluruh camat. Para kepala OPD yang sempat diminta keterangan KPK di Jakarta dan Klaten semuanya hadir dalam rapat tersebut.
