.webp)
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang buka suara terkait klinik di Kota Semarang yang disebut melayani pasien meski dokter yang namanya tercantum telah meninggal setahun yang lalu. Dinkes Kota Semarang kini melakukan verifikasi lapangan.
"Untuk pemberitaan mengenai fasilitas di Semarang yang disebut masih menerima pasien meskipun dokter yang tercantum telah meninggal, Dinkes Kota Semarang sedang melakukan verifikasi lapangan," kata Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam, melalui pesan singkat kepada detikJateng, Jumat (25/9/2026).
Hakam menjelaskan secara regulasi, Pemerintah Daerah Kota Semarang punya kewenangan untuk menerbitkan surat izin praktik tenaga medis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kami pastikan bukan hanya status izin, tetapi juga apakah masih ada pelayanan yang berjalan. Siapa yang memberikan pelayanan, tentang bagaimana status tenaga medis yang memberikan pelayanan, serta apakah ada penggunaan nama atau identitas dokter yang sudah meninggal dalam pelayanan," urainya.
Ia menekankan, Dinkes Kota Semarang belum menyimpulkan adanya pelanggaran dalam kasus tersebut. Pemeriksaan masih dilakukan untuk memastikan fakta dan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan.
"Dinkes Kota Semarang sudah menindaklanjuti informasi tersebut dan sedang melakukan pemeriksaan untuk memastikan aspek legalitas, pelayanan, dan keselamatan pasien," ujarnya.
Dia menegaskan keselamatan pasien menjadi salah satu prioritas dalam pemeriksaan. Oleh karena itu pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan sebelum verifikasi fakta dan dokumen rampung.
"Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, tentu kami akan tindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk bila diperlukan koordinasi dengan instansi terkait," ucapnya.
Ketua IDI Jawa Tengah, dr Telogo Wismo Agung Durmanto, turut menanggapi informasi tersebut. Dia mengatakan, apabila dokter yang bersangkutan memang telah meninggal, maka praktik kedokteran tidak dapat begitu saja digantikan oleh asistennya.
"Kalau baca beritanya, bila benar, asisten tersebut tidak berwenang mengganti praktik dokter. Pengganti dokter harus dokter juga yang memiliki SIP," kata Telogo mrlalui pesan singkat kepada detikJateng.
Telogo juga menanggapi soal pemberian obat kepada pasien tanpa resep dokter. Menurutnya, hal tersebut tidak diperbolehkan.
"Setiap resep yang ditulis dokter berdasarkan pemeriksaan pada pasien," katanya.
Terkait kemungkinan sanksi, Telogo mengatakan, hal tersebut bergantung pada jenis pelanggaran yang nantinya ditemukan. Dia menyebut ada sanksi etika hingga pidana.
"Tergantung pelanggarannya, etika, disiplin, (atau) pidana. Tinggal pelanggarannya masuk di mana. Yang jelas harus diklarifikasi dulu yang bersangkutan," katanya.
Dia menambahkan jika terbukti ada pelanggaran, maka perlu tindakan tegas. Dalam kasus ini, Telogo menyebut ranah penanganannya berada di Dinkes Kota Semarang.
"Ya jelas harus ditindak tegas. Ranahnya DKK. Saya mengimbau untuk semua dokter anggota IDI untuk melakukan praktik kedokteran sesuai kompetensi dan sesuai Kodeki," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, kabar tentang seorang dokter spesialis kulit dan kelamin (SpKK) di Semarang sudah meninggal sejak tahun lalu tapi kliniknya masih melayani pasien atas nama dokter itu jadi viral di media sosial. Begini kondisi terkini klinik tersebut serta pengakuan salah satu pasiennya.
Diketahui, kabar itu viral usai diunggah akun X Kang Bahar. Unggahan itu menampilkan berita lelayu seorang dokter SpKK yang merupakan seorang alumni PPDS FK Undip angkatan 1986.
"Ada modus baru. Seorang dokter kulit senior ternyata sudah meninggal, tapi pasien-pasiennya gak tahu. Banyak pasien yang masih datang buat periksa dan ketemu asistennya," tulis akun tersebut, dikutip pada Kamis (24/9).
