.webp)
Aliansi mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi di halaman Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Jalan Pahlawan, Semarang. Aksi bertajuk 'Undip Melawan' itu membawa membawa lima tuntutan, mulai dari penguatan desentralisasi hingga perlindungan masyarakat pesisir.
Pantauan detikJateng di Jalan Pahlawan, massa tiba di halaman Pemprov Jateng sekitar pukul 16.45 WIB. Para mahasiswa yang mengenakan almamater itu membawa poster besar bertuliskan 'Rakyat di Atas Militer'.
Selain itu mereka juga membawa poster bertuliskan 'All Eyes On Kalimantan: Karhutla Bukan Soal El Nino, Ada Politik di Baliknya' dan '81 Jam Menuju Diponegoro Melawan'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fadil Zikra mengatakan, aksi itu keresahan mahasiswa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Terlebih, aksi dilakukan di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.
"Kami ingin menyampaikan segala bentuk perasaan yang kami rasakan hari ini. Mengingat bulan ini kita sedang merasakan hawa-hawa kemerdekaan yang harusnya menjadi kemerdekaan setiap batin manusia di Indonesia," kata Fadil di jalaman Kantor Pemprov Jateng, Senin (24/8/2026).
"Tapi hari ini kita tidak merasakan itu. Kita justru disajikan informasi dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara luas," sambungnya.
Fadil menyebut, tuntutan pertama mahasiswa yakni penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah pusat dinilai terlalu dominan dalam menentukan kebijakan hingga ke daerah.
"Hari ini kami melihat sistemnya adalah komando dari pusat. Itu yang kami kritisi," ujarnya.
Tuntutan kedua yakni transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara. Mahasiswa menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Fadil juga menyinggung pelaksanaan MBG yang menurutnya masih menimbulkan persoalan di sejumlah daerah. Dia menilai program tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.
"Tuntutan ketiga, menuntut perlindungan ruang sipil dan perbaikan komunikasi publik pemerintah. Ruang sipil hari ini sangat terancam," ucapnya.
Baca juga: Mahasiswa Unsoed Demo di Gedung Rektorat |
"Banyak profesi di Indonesia dimonopoli langsung oleh militer maupun kepolisian. Rakyat sipil yang seharusnya bisa bekerja di ruang-ruang sipil tidak memiliki hak untuk itu," lanjutnya.
Kemudian, tuntutan keempat yakni kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat. Mahasiswa menilai kenaikan harga kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Tuntutan kelima, menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan masyarakat pesisir dan tata kelola pembangunan yang berkeadilan," jelasnya.
Dia menyoroti masyarakat di pesisir utara Jawa yang disebut terdampak persoalan geografis, konflik lahan, hingga bencana. "Banyak masyarakat yang kehilangan tanah dan rumah tinggal karena konflik geografis. Banyak bencana yang tidak segera diatasi," ujarnya.
Fadil juga mengkritik penanganan bencana yang dinilainya belum maksimal. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki langkah konkret dan tidak hanya memberikan respons ketika bencana sudah terjadi.
"Seharusnya itu (karhutla) bukan masalah yang diselesaikan hari ini saja. Harusnya diselesaikan dari lampau karena ini bukan persoalan yang baru muncul hari ini," katanya.
Fadil menilai berbagai aksi mahasiswa selama ini belum banyak mendapatkan respons konkret dari pemerintah. Meski begitu, dia memastikan mahasiswa akan terus menyampaikan kritik.
"Saya rasa hari ini pemerintah cukup tuli. Berkaitan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk yang semu," ujarnya.
Dia mengatakan, BEM Undip tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Yang pasti kami jamin bahwasanya Undip tidak hanya sekali untuk turun. Bahkan kami akan melipatgandakan kami untuk turun kedua kalinya. Lebih lanjutnya nanti akan dikabarkan oleh media," katanya.
Berikut lima tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa Undip:
1.Menuntut penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan
2.Menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara
3.Menuntut perlindungan ruang sipil dan perbaikan komunikasi publik pemerintah
4.Menuntut kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat
5.Menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan masyarakat pesisir dan tata kelola pembangunan yang berkeadilan
