.webp)
Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang mengungkapkan masih ada sekitar 6 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah (Jateng) yang masih dikenai sanksi penghentian sementara atau suspen. Sanksi itu diberikan karena terdapat beberapa persoalan dalam SPPG.
Hal tersebut disampaikan Kasubag TU KPPG Semarang, Bagus Anindito. Ia mengatakan, dapur-dapur yang masih disuspen bermasalah di sisi infrastruktur hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
"Kalau yang bermasalah ada lebih dari 5. Kalau yang kesuspen ada 5-6, ada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan," kata Bagus saat dihubungi, Selasa (4/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kota Semarang ada dua ya (yang tersuspen), cuma yang satu sudah mau proses mengajukan permohonan pencabutan karena perbaikannya sudah selesai," lanjutnya.
Terkait info soal pemecatan lima kepala SPPG di Jateng, pihaknya belum bisa bicara banyak. Sebab, ia masih belum menerima daftar pencopotan tersebut.
"Kalau sesuai rilis media Bapak Kepala Badan, kan ada lima (kepala SPPG yang dicopot) dari Jawa Tengah. Cuma sampai saat ini saya belum menerima daftarnya dari Biro SDM BGN, masih menunggu info resminya," jelasnya.
Ia pun mengungkapkan, setelah adanya pergantian Kepala BGN dari Nanik S Deyang ke Sudaryono, sudah ada beberapa perubahan yang terasa. Pengawasan terhadap dapur SPPG kini terasa lebih diperketat.
"Yang terasa sih beliau lebih tegas dan lebih cepat bertindak, kalau ada apa-apa langsung direspon oleh beliau, seperti keracunan kemarin beliau juga langsung mendatangi korbannya," ucapnya.
"Sebenarnya ketegasan itu sebagai warning untuk SPPG supaya lebih berbenah. Jadi, yang mungkin dulunya agak menyepelekan, kepemimpinan sekarang ini lebih tegas. Ada hukuman nyatanya," lanjutnya.
Selain melakukan penghentian sementara terhadap sejumlah dapur, Bagus menyebut BGN juga masih menerapkan moratorium pembukaan dapur SPPG baru, untuk memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kelayakan sebelum ada penambahan unit baru.
"Moratorium masih berjalan, Bapak Kepala BGN masih menata dulu segala semuanya. Ini masih dalam tahap penataan, sudah mau 2 bulan sejak pergantian Bu Nanik masih sampai sekarang," tuturnya.
