Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang menyebut bakal tetap fokus untuk melayani masyarakat meski mengalami efisiensi anggaran. Terlebih, kejadian kebakaran disebutkan telah menurun drastis.
Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, menerangkan pihaknya fokus terhadap pelayanan masyarakat. Ade menyebut penurunan angka kebakaran juga menunjukkan tren positif.
"Yang penting yang kami lakukan adalah pelayanan ke masyarakat tetap maksimal, target penurunan angka kebakaran juga bagus, keterlibatan masyarakat dan pemilik gedung dalam pencegahan atau preventif juga meningkat signifikan," ungkap Ade kepada detikJateng melalui pesan singkat, Kamis (23/7) malam.
Ade juga berharap mobil pemadam bisa dioperasikan seminimal mungkin. Hal tersebut mengindikasikan penurunan kejadian kebakaran.
"Harapan kami firetruck seminim mungkin keluar dari garasi, yang artinya kejadian kebakaran juga menurun drastis," jelasnua.
Damkar Kota Semarang juga berfokus terhadap performa kinerja sehingga kepuasan masyarakat bisa tinggi.
"Kami fokus ke performa kinerja dan pelayanan. Dengan performa yang bagus, kepuasan masyarakat tinggi," tegasnya.
Disebutkan sebelumnya, lima armada Damkar Kota Semarang terkena efisiensi anggaran. Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Sugeng Hartanto, menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memenuhi usulan Dinas Pemadam Kebakaran terkait kebutuhan pemeliharaan kendaraan, termasuk alokasi BBM untuk 17 unit mobil damkar.
"Pemkot Semarang melalui TAPD mengalokasikan anggaran perubahan tahun 2025 sebagai acuan penyusunan anggaran tahun 2026 yang kemudian dibagikan pagunya ke seluruh OPD, termasuk Dinas Damkar. Pengajuan Dinas Damkar untuk pemeliharaan yang di dalamnya terdapat kebutuhan BBM sebanyak 17 unit damkar telah dipenuhi oleh TAPD saat penyusunan anggaran 2026," kata Sugeng dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Namun, saat proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), menurut Sugeng, Dinas Damkar justru mengubah alokasi tersebut sehingga kebutuhan BBM hanya dianggarkan untuk 10 unit mobil damkar.
"Tetapi ketika entry di DPA, unitnya berubah menjadi 10 unit, tidak 17 unit seperti yang kita sampaikan pada form bagi pagu. Dinas Damkar sendiri yang telah mengubah dan mengurangi belanja BBM yang seharusnya untuk 17 unit damkar menjadi 10 unit damkar dan dialihkan ke pos lain," ujarnya.
Sugeng menilai pengalihan anggaran tersebut semestinya tidak dilakukan karena berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran. Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja Dinas Damkar yang dinilai berhasil menekan angka kejadian kebakaran melalui berbagai program sosialisasi kepada masyarakat.
"Di satu sisi kita mengapresiasi hal tersebut, tetapi tidak seharusnya Dinas Damkar mengalihkan alokasi BBM kendaraan ke pos lain. Ke depan kita akan memperketat hal tersebut sehingga OPD tidak seenaknya mengalihkan pos yang telah ditentukan menjadi belanja lainnya, apalagi itu terkait hal yang vital," tegasnya.
Saat ditanya apakah Dinas Damkar Kota Semarang bakal menggeser anggaran guna memaksimalkan armada atau mengajukan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan, Ade meyakini TAPD dan pimpinannya bisa memberikan perhatian lebih.
"TAPD & Pimpinan pasti memberikan perhatian lebih kedepannya," pungkasnya.
Simak Video "Menyebrangi Marine Bridge yang Menantang dengan Keamanan Terjamin di Semarang"
(apl/dil)