.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang buka suara soal lima armada pemadam kebakaran (damkar) diistirahatkan akibat efisiensi anggaran. Dijelaskan, tidak ada instruksi Pemkot untuk mengistirahatkan armada itu.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Sugeng Hartanto. Ia memastikan, Pemkot tidak pernah menginstruksikan agar armada damkar dihentikan operasinya demi efisiensi anggaran.
"Itu bukan karena efisiensi. Pagu anggaran diberikan sesuai usulan. Kalau kemudian kurang karena harga BBM naik, ada mekanisme yang bisa ditempuh," kata Sugeng dihubungi, Minggu (19/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diberikan pagu anggaran sesuai usulan masing-masing. Rincian penggunaannya, termasuk untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), yakni menjadi kewenangan OPD.
"Detail anggaran seperti untuk BBM, perawatan kendaraan, oli, itu yang tahu OPD masing-masing. Pemkot tidak mengatur sampai sedetail itu," ucapnya
Menurutnya, kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun diduga membuat kebutuhan operasional sejumlah OPD ikut meningkat. Namun menurutnya kondisi itu bisa diatasi dengan melakukan pergeseran anggaran.
"Bisa mengajukan ke pimpinan untuk opsi satu pergeseran dari anggaran, kalau masih kurang juga ngajukan BTT. Nah, ini problemnya kan tidak pernah ada pengajuan apapun dari Damkar. Dari mana kita tahu mereka kurang BBM?," ujarnya.
Sugeng juga mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengelola banyak armada pengangkut sampah. Meski menghadapi kenaikan biaya operasional, DLH disebut tetap menjalankan layanan dengan memanfaatkan mekanisme pergeseran anggaran maupun pengajuan BTT.
"OPD lain tidak ada yang sampai meng-off-kan armadanya kok. Kalau ngomong kurang pasti kekurangan lebih banyak DLH daripada Damkar. Itu puluhan armada kekurangan BBM itu. Tapi apakah ada problem DLH? Nggak," katanya.
"Kok sampai kekurangan begitu. OPD lain tidak tidak ada, bukan mereka tidak berani bersuara. Tetapi mereka sudah mengambil langkah, menggeser, mereposisi anggaran, mana yang belum butuh itu mereka alihkan untuk hal yang mendesak," lanjutnya.
Ia menilai, penghentian operasional lima armada damkar tidak semestinya terjadi apabila komunikasi internal di dinas berjalan baik.
"Kalau sampai mereka meng-off-kan atau mengurangi opsi kendaraan itu kan fatal. Kalau terjadi kebakaran gimana? Armadanya kurang, yang disalahkan Bu Wali lagi," tegasnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini tersedia anggaran BTT sebesar Rp10 miliar yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan mendesak. Namun sebelum itu, OPD diminta lebih dulu mengoptimalkan pergeseran anggaran internal.
"Kalau BTT masih ada beberapa tahapan, kalau pergeseran mudah, dan dari Februari sebenarnya sudah bisa. Kalau pergeseran bisa langsung dilakukan OPD dengan persetujuan TAPD, tapi kita melihat urgensinya," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, lima unit armada pemadam milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang terkena efisiensi anggaran. Kondisi ini berdampak pada proses pemadaman kebakaran di wilayah Kota Semarang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, saat ditemui detikJateng di Mako Damkar, Kecamatan Semarang Tengah, Jumat (17/7/2026). Tantri menyebut dari total 15 unit armada, ada lima unit mobil yang terdampak efisiensi anggaran.
"Kita armada kan ada 15 unit. Nah, kemarin ada efisiensi anggaran. Kita yang mendapatkan penganggaran hanya 10 unit. Yang 5 unit itu kita kena efisiensi," jelas Tantri.
