.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menjelaskan terkait lima unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikandangkan karena terdampak efisiensi anggaran. Pemkot menegaskan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional 17 unit mobil damkar sebenarnya telah disiapkan saat penyusunan APBD 2026.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Sugeng Hartanto, mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memenuhi usulan Dinas Pemadam Kebakaran terkait kebutuhan pemeliharaan kendaraan, termasuk alokasi BBM untuk 17 unit mobil damkar.
"Pemkot Semarang melalui TAPD mengalokasikan anggaran perubahan tahun 2025 sebagai acuan penyusunan anggaran tahun 2026 yang kemudian dibagikan pagunya ke seluruh OPD, termasuk Dinas Damkar. Pengajuan Dinas Damkar untuk pemeliharaan yang di dalamnya terdapat kebutuhan BBM sebanyak 17 unit damkar telah dipenuhi oleh TAPD saat penyusunan anggaran 2026," kata Sugeng dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, saat proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), menurut Sugeng, Dinas Damkar justru mengubah alokasi tersebut sehingga kebutuhan BBM hanya dianggarkan untuk 10 unit mobil damkar.
"Tetapi ketika entry di DPA, unitnya berubah menjadi 10 unit, tidak 17 unit seperti yang kita sampaikan pada form bagi pagu. Dinas Damkar sendiri yang telah mengubah dan mengurangi belanja BBM yang seharusnya untuk 17 unit damkar menjadi 10 unit damkar dan dialihkan ke pos lain," ujarnya.
Sugeng menilai pengalihan anggaran tersebut semestinya tidak dilakukan karena berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran. Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja Dinas Damkar yang dinilai berhasil menekan angka kejadian kebakaran melalui berbagai program sosialisasi kepada masyarakat.
"Di satu sisi kita mengapresiasi hal tersebut, tetapi tidak seharusnya Dinas Damkar mengalihkan alokasi BBM kendaraan ke pos lain. Ke depan kita akan memperketat hal tersebut sehingga OPD tidak seenaknya mengalihkan pos yang telah ditentukan menjadi belanja lainnya, apalagi itu terkait hal yang vital," tegasnya.
Berdasarkan data Pemkot Semarang, tren kebakaran memang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 tercatat sebanyak 489 kejadian, kemudian turun menjadi 341 kejadian pada 2024 dan 282 kejadian sepanjang 2025. Sementara hingga Juli 2026, jumlah kebakaran yang terjadi mencapai 192 kejadian.
Sugeng menjelaskan, anggaran belanja pemeliharaan kendaraan operasional, termasuk mobil pemadam kebakaran, pada 2026 mencapai Rp 1.225.751.910. Hingga 22 Juli 2026, realisasinya baru Rp 568.799.552 atau sekitar 46,40 persen, sehingga masih tersedia sisa anggaran sekitar 53,6 persen.
"Masih ada sisa anggaran yang cukup untuk ketersediaan BBM unit Damkar Kota Semarang karena BBM unit damkar akan terpakai pada saat ada kejadian kebakaran. Jadi, kalau sekarang masih tersisa banyak ya karena tren kebakaran menurun, jadi untuk ketersediaan BBM save," jelasnya.
Terkait lima unit mobil damkar yang saat ini belum memiliki alokasi operasional, Sugeng menyebut persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme pergeseran anggaran internal, bukan dengan mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Bilamana lima unit tersebut sekarang belum teranggarkan karena anggarannya dialihkan oleh Dinas Damkar pada saat entry DPA 2026, bisa mengajukan pergeseran anggaran internal dari sisa anggaran 53,6 persen yang belum tercairkan, bukan dengan mengajukan BTT karena saat ini sisa anggaran masih banyak dan tidak sedang terjadi kondisi kedaruratan di Kota Semarang," pungkasnya.
