.webp)
Sejumlah karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Banyumas berunjuk rasa di Alun-alun Purwokerto. Mereka menolak kebijakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, mereka kini jadi tidak bisa bekerja.
Koordinator Relawan SPPG Banyumas, Imam Muntofik, mengatakan saat ini ada lebih dari 200 dapur MBG di Banyumas. Menurut dia, setiap dapur melibatkan puluhan relawan.
"Total di Banyumas sekarang ada sekitar 200 lebih dapur. Kalau dikalikan sekitar 50 relawan, berarti hampir 10 ribu sampai 11 ribu relawan. Hari ini yang hadir sekitar setengahnya, karena banyak yang tetap harus mencari nafkah dan ada urusan masing-masing," kata Imam kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imam mengatakan, hingga kini pelaksanaan MBG masih dihentikan sementara sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.
"Sampai hari ini masih dihentikan. Kemarin melalui SE Nomor 12 Tahun 2026 dari pimpinan yang terbaru, program MBG dihentikan sampai masa libur sekolah selesai," ujarnya.
Menurut Imam, dampak penghentian MBG tidak hanya dirasakan relawan, tetapi juga petani dan pelaku UMKM yang telah menyiapkan pasokan bahan pangan.
 Karyawan SPPG Kabupaten Banyumas demo di Alun-alun Purwokerto, Sabtu (27/6/2026). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng |
"Yang paling merasakan dampaknya adalah para petani dan UMKM. Mereka sudah mempersiapkan hasil taninya untuk dikirim ke dapur-dapur SPPG. Begitu ditutup, mereka tidak bisa lagi menjual hasil panennya. Silakan cek di Pasar Wage atau lainnya, harga timun sekarang anjlok. Harga telur juga turun. Ini dampaknya sangat terasa," ungkapnya.
Imam menyebut ribuan relawan juga kehilangan sumber penghasilan sementara.
"Relawan sangat terbantu dengan program MBG. Awalnya mereka sulit mencari pekerjaan, sudah dapat pekerjaan ternyata dihentikan selama tiga minggu. Dampaknya luar biasa, baik bagi petani, UMKM, maupun relawan sendiri," kata dia.
Dalam aksi tersebut, sejumlah petani yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka turut membawa dua gunungan hasil pertanian.
"Ini hasil tani kami selama program berjalan. Mereka bersyukur karena hasil panennya meningkat dan terserap masyarakat melalui program MBG. Hari ini mereka ingin menunjukkan hasil pertanian itu sekaligus berharap program ini terus berlanjut," jelas Imam.
Imam menambahkan, penghentian MBG juga membuat banyak relawan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, terlebih menjelang tahun ajaran baru sekolah.
"Mereka benar-benar menjerit. Sebentar lagi anak-anak masuk sekolah, orang tua butuh biaya untuk beli buku, sepatu, seragam. Sementara program MBG tutup sehingga mereka tidak bisa bekerja," tuturnya.
Untuk bertahan hidup, kata Imam, sebagian relawan kini mencari pekerjaan serabutan.
"Mereka mencari pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan. Ada yang kerja bangunan dan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Soal honor, Imam menjelaskan, relawan menerima upah sesuai petunjuk teknis yang berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per hari, dengan besaran yang ditentukan masing-masing SPPG.
"Dalam juknis sudah jelas, relawan itu menerima Rp 100 ribu sampai Rp200 ribu. Ada yang menerima Rp 115 ribu, Rp 120 ribu, tergantung SPPG masing-masing," kata dia.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, mengatakan Pemkab Banyumas menampung aspirasi mereka.
"Akan kami laporkan kepada pemerintah pusat yang berkompeten untuk menyelesaikan persoalan ini semua," ujar Nungky.
Anggota DPRD Banyumas, Bobby Listyo Widjatmoko, yang turut menemui massa aksi juga menyampaikan bakal mengawal aspirasi mereka.
"Saya bersama pimpinan kami dari Partai Gerindra, kami sifatnya akan mengawal dan mendampingi dan memantau seluruh aspirasi dari teman-teman semua. Kita sampaikan, kita kawal aspirasi ini sampai dengan pusat," ucap dia.
(dil/dil)
