Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan bakal melakukan evaluasi terhadap menu-menu dalam Makan Bergizi Gratis (MBG). Menu yang akan digunakan ke depannya bisa lebih dinikmati.
Hal itu disampaikan Ketua BGN Jateng. Reza Mahendra. Ia mengatakan, indikator yang digunakan untuk evaluasi menu yakni jumlah makanan yang tersisa setiap harinya.
"Harus tahu berapa sisa hasil sampah setiap hari. Ini yang menjadi dasar daripada suka atau tidak suka menunya yang dihasilkan," kata Reza di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (12/6/226).
Menurutnya, sisa makanan yang tinggi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap menu yang disajikan. Pasalnya, makanan yang sudah diproduksi seharusnya dapat dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
"Ini yang kemudian harus dievaluasi oleh kepala SPPG dan pengawas gizi di setiap SPPG untuk membuat menu yang harus bisa dinikmati," jelasnya.
"Karena tidak mungkin kita masak kemudian hasilnya tidak dihabiskan, kan sayang," lanjutnya.
Reza juga menjelaskan, persoalan yang muncul bukan semata-mata karena kualitas makanan. Tapi juga kesesuaian menu dengan karakteristik penerima manfaat.
"Intinya ini bukan masalah apa ini menu tidak sesuai atau apa, ini kan masalah suka tidak suka berarti. Nah, suka tidak suka itu kan harus dilihat daripada selera di setiap penerima manfaatnya," ucapnya.
Terkait beberapa SPPG yang menyediakan menu tak sesuai untuk balita, Reza menyebut hal itu tak bisa dibenarkan. Menurutnya, menu untuk balita harus disesuaikan dan dibedakan dengan menu untuk anak sekolah ataupun ibu hamil.
"Ini tidak dibenarkan, harusnya ada perbedaan menu, jadi tidak bisa disamakan antara menu yang diberikan untuk peserta didik anak sekolah dengan menu yang diterima oleh balita," tegasnya.
"Nantinya perlu penegasan supaya kepala SPPG yang melayani kelompok usia rentan, balita, kalau memang kamu memberikan ke balita harus disesuaikan," lanjutnya.
Kendati demikian, Reza menilai tak perlu ada pemisahan SPPG khusus antara anak sekolah dan balita. Menurutnya, penyesuaian menu harus diawasi dengan lebih ketat. Termasuk untuk memastikan menu tak gampang basi.
"Menu yang dibuat itu disusun, kemudian dimasak sesuai dengan jam dibaginya, dengan rancangan yang sudah dibuat oleh pengawas gizi," ucapnya.
"Makanya ketika itu menu tidak sesuai, kita juga butuh pengawasan dari masyarakat. Ketika ada temuan dilaporkan, kita periksa, kalau memang itu sudah terbukti," lanjutnya.
Terkait pelanggaran, bisa langsung dilaporkan dan akan ditindak langsung oleh Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas). SPPG yang melanggar pun bisa disanksi.
"Bisa juga kena suspend atau SP kepada kepala SPPG-nya seperti itu. (Ada sanksi?) Harusnya ada. (Sejauh ini) Ada, karena menu-menu yang mungkin diberikan jelek, tidak sesuai," ucapnya.
Terkait sempat terhentinya operasional ratusan SPPG akibat persoalan pencairan dana, Reza memastikan masalah itu telah diselesaikan.
"Ada sekitar 400 (SPPG) tadi sudah disampaikan, hanya itu sudah terselesaikan. Bukan tidak cair karena apa, tetapi memang menunggu proses administrasi," tuturnya.
"Karena kan butuh waktu, dan itu sudah diselesaikan. Selama ini yang yang yang sudah terjadi beberapa memang kadang-kala terlambat, tetapi sudah langsung diselesaikan," lanjutnya.
Simak Video "Video Istana Ungkap Alasan Tunjuk Nanik Gantikan Dadan: Paham BGN-Disiplin"
(apu/aku)