.webp)
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menyoroti maraknya keluhan terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Ia menyebut banyak konten terkait menu MBG itu tidak benar alias hoaks.
"Belakangan sejak bulan puasa ini luar biasa kita dihantam perkara menu, dan tidak seluruhnya yang beredar itu benar, kebanyakan hoaks. Paling banyak itu di Pati, Pak," kata Nanik di Kantor Pemprov Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, BGN tidak menutup mata jika memang ada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Jika ditemukan menu tidak sesuai standar, dapur bisa langsung disuspensi atau ditutup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pernah di-WA salah satu wakil bupati di DIY. Saya bilang, 'Bapak ikut mengawasi dong. Kalau kami kan nggak. Kalau memang lihat jelek, datangin, lapor ke kami dan kami bisa suspend. Kalau menunya jelek kita bisa suspend'," ujarnya.
Nanik juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Namun, ia menekankan agar setiap unggahan di media sosial mencantumkan lokasi yang jelas.
"Kami sangat berharap, dan saya sangat terbantu, masyarakat boleh meng-upload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana," tuturnya.
Ia menegaskan, tanpa keterangan alamat yang jelas, pihaknya kesulitan melakukan verifikasi. Apalagi saat ini jumlah dapur MBG sudah mencapai sekitar 24 ribu, sementara tim pengawas di BGN hanya sekitar 70 orang.
"Kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti, (yang) sekarang (sudah mencapai) 24.000 (dapur)," tegasnya.
"Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamat SPPG-nya di mana, kapan, jangan video yang sudah tahun lalu diviralkan lagi," sambungnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat yang takut terjerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat mengunggah dugaan pelanggaran menu, Nanik menyebut jika yang diunggah adalah fakta, maka tidak akan terjerat hukum.
Ia menegaskan, anggaran untuk satu menu MBG adalah Rp 8-10 ribu. Jika menu MBG dinilai di bawah Rp 10 ribu, maka masyarakat boleh mengunggahnya tanpa khawatir terjerat UU ITE.
"Kalau memang jelek dan di bawah Rp 10 ribu, lalu disebutkan alamatnya jelas, bukan hoax, nggak akan terjerat undang-undang ITE. Yang penting tidak fitnah dan tidak hoax, pasti nggak kena UU ITE," kata dia.
Nanik juga menegaskan sekolah tidak diwajibkan menerima program MBG. Menurutnya, jika sekolah merasa kebutuhan gizi siswa sudah terpenuhi, maka boleh tidak mengikuti program.
"Itu kan ada beberapa sekolah yang mengembalikan MBG. Boleh, bahkan tidak menerima boleh. BGN tidak pernah memaksa sekolah untuk menerima. Menolak pun nggak masalah. Yang penting buat surat pernyataan kami menolak program MBG," tegasnya.
(alg/dil)
