.webp)
Warga dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Jateng dalam rangka memeringati Hari Lingkungan dan Hari Laut. Mereka menyampaikan keresahan lewat lagu hingga orasi.
Pantauan detikJateng di halaman Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kecamatan Semarang Selatan, tampak massa petani hingga nelayan tiba di Gubernuran sejak pukul 15.00 WIB. Mereka tampak membawa poster bertulisan 'Jogo Lemah Urip', 'Tanah untuk Rakyat', 'Menolak Eksploitasi Menjaga Ruang Hidup', 'Geothermal Energi Berbahaya', dan berbagai poster lainnya yang menyuarakan keresahan mereka.
Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jateng, Bagas Kurniawan, mengatakan aksi hari ini menjadi momentum untuk menyatukan berbagai persoalan lingkungan yang selama ini dirasakan oleh para warga di Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya ini peringatan untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tapi bertepatan juga dengan Hari Laut Sedunia di tanggal 5 sama 8 ini," kata Bagas di halaman Gubernuran, Senin (8/6/2026).
Aksi itu pun menyoroti berbagai konflik lingkungan di wilayah pesisir, pegunungan, hingga kawasan pertanian. Menurutnya, konflik yang terjadi menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai tak berpihak pada masyarakat kecil.
"Masyarakat hadir hari ini menuntut satu hal yang sama, bahwa mereka selama ini berkonflik di tapak dan tidak ada pemerintah yang datang untuk berpihak kepada mereka, baik secara kebijakan maupun secara konkret, langsung," ucapnya.
Aksi hari itu pun diikuti sekitar 150 masyarakat pesisir seperti nelayan Kendal, Semarang, Demak, Jepara. Warga pegunungan Dieng, Batang. Ia menilai, dari berbagai wilayah itu terjadi banyak perampasan ruang.
"Kita tahu juga di 2024 bulan November, RTRW (rencana tata ruang wilayah) Jawa Tengah sudah terintegrasi dengan dokumen RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang mana pemerintah mau bilang bahwa ke depan bukan hanya ruang darat yang akan dikavling, tapi juga ruang-ruang laut yang akan dikavling," ucapnya.
"Hari ini faktanya banyak sekali di dokumen kebijakan, peruntukannya kebanyakan untuk proyek strategis nasional. Yang kita lihat lebih dalam proyek strategi nasional tidak pernah berdiri sebagai kesatu-kesatuan proyek itu. Dia pasti menyokong proyek lain," lanjutnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan Giant Sea Wall, yang disebut mendukung peruntukan pesisir untuk kawasan industri dan bisa berdampak kepada masyarakat Demak hingga Jepara.
"Kita sebenarnya ingin hari ini Gubernur Jawa Tengah bisa datang menemui, mendengarkan secara langsung. Masyarakat hari ini sudah pada titik yang sangat kritis untuk bisa bertarung masing-masing di wilayah tapaknya untuk mempertahankan ruangnya," ucapnya.
Aksi itu pun diramaikan dengan protes warga lewat lagu-lagu yang dinyanyikan emak-emak asal Demak yang tergabung dalam Perempuan Nelayan Puspita Bahari, hingga rap yang dinyanyikan warga asal Genuk.
Lagu berjudul 'Banjir Rob' yang dinyanyikannya memuat lirik 'tumbuhlah dengan tangguh yang dirawat sungguh-sungguh, tak akan tinggal diam kami menolak tenggelam'. Salah satu warga yang menyanyi, Umiati (43) mengatakan, lagu itu menjadi curhat dari emak-emak yang selama ini dihadapkan dengan banjir rob setiap hari.
"Liriknya tentang kita menolak tenggelam. Mengenai penghijauan seperti mangrove yang ditebang sembarangan, padahal kita menanamnya mulai dari membibit satu persatu sampai menjadi 100, 100 sudah jadi ribuan, sudah besar, ditebang sembarangan," jelasnya.
Ia menyebut, akibat mangrove di Desa Bandengan ditebang sembarangan sejak 2009, banjir rob pun menerjang desanya setiap hari. Warga dipaksa untuk beradaptasi dengan banjir rob yang membuat motor mogok hingga mereka harus berjalan kaki.
"Rob datangnya berubah-ubah. Kalau pagi kita susah mengantar anak sekolah karena terhalang rob. Jalannya sekarang tambah licin. Motor-motor juga banyak yang terpeleset, mogok. Pak Lurahnya, kepala desanya sudah melihat tapi nggak merespons sama sekali," ucapnya.
Menurut Umiati, sedikitnya 10-15 hektare mangrove di wilayahnya hilang dalam hampir satu dekade terakhir. Karena itu, ia berharap pemerintah lebih serius melakukan rehabilitasi mangrove dibanding hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur seperti Giant Sea Wall.
"Daripada Giant Sea Wall mending mangrove, karena yang dulu-dulu dari nenek moyang, yang kita butuhkan mangrove, bisa menanggulangi rumah-rumah kita biar tidak selalu kena rob," ucapnya.
Salah satu warga asal Dayunan Kendal, Rofii (68) pun hadir menyampaikan keresahan akan sengketa lahan yang belum terselesaikan. Anggota Paguyuban Petani Kaula Alit itu mengaku dikriminalisasi padahal lahannya dirampas perusahaan.
Ia terus memperjuangkan hak atas tanahnya yang diklaim salah satu perusahaan di Kendal. Perusahaan itu mengklaim telah membeli lahan yang digarapnya sejak dulu, tapi tak ada surat jual beli maupun sewa-menyewa.
"Lahan itu HM-nya (hak milik) masih punya kakek moyang saya. Itu yang mau merebut kan orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang nakal, orang yang rakus. Padahal PT-nya itu nggak ada, tidak terdaftar. (Lahan) Belum pernah diambil alih sama PT," ucapnya.
"Nah ini kami mengutarakan apa yang jadi unek-unek dari petani, nelayan, kami mengharap kalau bisa Pak Luthfi menemui warganya, bisa dialog," tuturnya.
