.webp)
Anak buah kapal (ABK) di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terpaksa tidak melaut karena imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi. Mereka sambat tidak melaut dalam waktu 3 bulan belakangan ini.
Salah satu nelayan asal Bendar, Juwana, Suroso mengaku sudah 20 tahun menjadi anak buah kapal. Dia mengatakan banyak kapal yang tidak melaut setelah kenaikan hingga empat kali lipat usai Lebaran 2026 lalu.
"Kenaikan BBM solar nonsubsidi memang membebani sekali kepada kami, betul kami sudah 3 bulan tidak melaut karena kita berani lepas tali harus spekulasi penuh," jelas Suroso saat ditemui di Dermaga Bendar, Juwana, Pati Sabtu (16/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suroso mengaku jika nekat melaut dengan kondisi solar naik akan berspekulasi. Apalagi 70 persen operasional nelayan di laut menggunakan bahan bakar minyak solar. Sementara hasil tangkap ikan tidak pasti mendapatkan dengan jumlah banyak.
"Karena kita melaut itu mencari, apalagi alat kira ini nelayan tradisional bukan seperti nelayan Asing alatnya lebih canggih," cerita Suroso.
"Kita di laut antara dua pilihan mati atau hidup, hasil atau tidak. Makanya dengan adanya kenaikan harga solar nonsubsidi ini jelas membebani kami," dia melanjutkan.
Suroso mencatat ada ribuan ABK lain yang senasib dengan dirinya. Dia mencatat setiap kapal ada 30 sampai 40 ABK. Sementara di Juwana ada 1.000 kapal lebih yang bersandar tidak pergi melaut.
Menurut hitungannya, ada ribuan ABK yang nganggur karena kapal mereka belum melaut menunggu penyesuaian harga solar khusus bagi nelayan.
"Lalu efek adanya kenaikan harga solar ini, semua ABK, satu kapal minimal 40 ABK, kalau 1.200 lebih kapal jumlah pengangguran berapa itu. Belum lagi di lapangan sebelum di darat pegawai TPI berapa ribu pengangguran," ujarnya.
Suroso berharap agar pemerintah segera memberikan solusi penetapan harga solar khusus bagi nelayan. Jika tidak segera ada penetapan harga solar khusus, maka nelayan mengancam akan kembali menggelar aksi demo lebih besar.
"Jadi kami harapkan negara hadir dan memberikan solusi kepada kami secepat-cepatnya sebelum kita aksi lebih besar lagi," kata dia.
Hal senada juga disampaikan nelayan dari Desa Bendar, Jasman. Ia mengatakan mereka tidak bisa menunggu lama penetapan harga BBM khusus untuk para nelayan.
"Kita tidak bisa menunggu lama, karena sudah ada 3 bulan, sampai kapan kita belum jelas tahu, kami tidak bisa menunggu lama,' ungkap Jasman di Dermaga Bendar Juwana.
Jasman pun sepakat akan kembali menggelar demo lagi. Sebab, aksi pada 4 Mei 2026 di kantor Bupati Pati lalu tak juga mendapat respons dari pemda maupun pemerintah pusat.
"Dan terus terang nelayan kalau nunggu lama pasti di belakangnya agak begitu, kalau belum ada kejelasan sampai kapan pun kita tetap aksi rencana 1 Juni 2026 akan ke Jakarta, konvoi dengan sepeda motor, kita tidak bisa menunggu lama," terang dia.
Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono, menambahkan ada 1.600 kapal nelayan yang memilih tidak melaut karena imbas kenaikan BBM solar nonsubsidi. Menurutnya, setiap kapal ada 30 sampai 40 orang ABK.
"ABK kita hitung jumlah 1.600 sekalian kapal ABK rata-rata 30 orang, itu ada 50.500 ABK tidak bisa melaut dan mereka saat ini menganggur," jelas Eko.
Eko menyebut para nelayan menuntut agar harga BBM solar nonsubsidi khusus untuk nelayan. Harga solar nonsubsidi bagi nelayan saat ini mencapai Rp 30 ribu per liter. Ia meminta agar harga itu menjadi Rp 13.600 per liter.
"Kita menuntut harga BBM khusus nelayan itu sekitar 2 kali subsidi saat ini. Harga subsidi saat ini Rp 6.800 dari harga industri menuntut agar kita bisa melaut itu Rp 13.600 per liter," jelasnya.
Eko juga mengatakan setelah demo di depan Kantor Bupati Pati pada 4 Mei 2026 lalu, belum ada realisasi sampai saat ini. Eko pun mengancam akan kembali menggelar demo lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi oleh pemerintah.
"Secepatnya jangka pendek harus ada penetapan dari pemerintah karena soalnya teman-teman sudah menganggur tidak melaut. Kalau tidak ada tindak lanjut kita akan menggelar aksi konvoi ke Jakarta," jelas dia.
Terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa mengatakan massa nelayan telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemda pun mendukung aspirasi nelayan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
"4 Mei 2026 kemarin sudah ada aksi demo terkait dengan tuntutan harga solar khusus nelayan, kami dari pemerintah daerah kita mendukung dan menyalurkan aspirasi dari nelayan kepada pemerintah pusat," jelasnya.
(ams/apu)
