Bima Arya Minta Kepala Daerah Tak Andalkan Kenaikan Pajak untuk Genjot PAD

Bima Arya Minta Kepala Daerah Tak Andalkan Kenaikan Pajak untuk Genjot PAD

Arina Zulfa Ul Haq - detikJateng
Selasa, 12 Mei 2026 18:08 WIB
Wamendagri, Bima Arya, dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah di Hotel Tentrem, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Selasa (12/5/2026).
Wamendagri, Bima Arya, dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah di Hotel Tentrem, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Selasa (12/5/2026). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng
Semarang -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengingatkan kepala daerah agar tidak mengambil kebijakan instan. Contohnya menaikkan pajak saat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami tekanan.

Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Kerja Daerah Forum Kerjasama Daerah di Hotel Tentrem, Kecamatan Semarang Tengah. Ia membahas penguatan ekonomi daerah dan transisi kendaraan listrik.

"Banyak kepala daerah itu ketika diterpa oleh penyesuaian TKD, mengambil kebijakan instan dengan menekan pajak," kata Bima di hadapan gubernur, Selasa (12/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih kreatif mencari sumber peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

ADVERTISEMENT

Ia mencontohkan sejumlah daerah mampu meningkatkan PAD lewat langkah sederhana tapi berdampak besar. Menteri Dalam Negeri bahkan sempat disebut meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mempelajari daerah-daerah yang dinilai berhasil melakukan inovasi peningkatan PAD.

"Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja, tapi ternyata dampaknya dahsyat," ucapnya.

"Menata kembali iklan di luar ruangan dan sebagainya, parkir, jadi dahsyat. Ini yang kreatif, nggak hanya menekan pajak," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga menyinggung kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik yang kini didorong pemerintah pusat. Ia meminta daerah tidak hanya melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman bagi PAD.

"Jangan hanya berpikir bahwa 'wah kalau kendaraannya pajaknya dibebaskan, nanti pendapatan asli daerah berkurang'. Kan kalau kita membangun ekosistemnya, maka nanti PAD juga akan meningkat," ucapnya.

Ia menyebut, jika pemerintah konsisten ingin berkolaborasi menuju masa depan transportasi berbasis kendaraan listrik, maka pembebasan pajak kendaraan listrik harus dilakukan.

Menurutnya, pemerintah daerah justru perlu fokus membangun ekosistem kendaraan listrik agar manfaat ekonomi jangka panjang bisa dirasakan pemerintah daerah.

"Kalau kita konsisten bekerja sama untuk fokus membangun ekosistem kendaraan listrik, dampak pada kualitas lingkungan, kualitas udara, efisiensi operasional, anggaran daerah, yang sangat hemat," ucapnya.

Ia menyebut pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari regulasi, infrastruktur pengisian daya hingga industri pendukung, justru berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi daerah.

"Kalau ekosistem dibangun, industri mobil listrik, montirnya dan lain-lain, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan," pungkasnya.



(apl/dil)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads