.webp)
Ketua terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Wonosobo, Triana Widodo menanggapi pernyataan dari DPD I Golkar Jawa Tengah (Jateng) yang menyebut Musda itu ilegal. Ia menegaskan posisinya sebagai ketua terpilih yang sah.
"Ya pastinya saya sebagai ketua terpilih secara sah," kata Triana melalui sambungan telepon kepada detikJateng, Senin (11/5/2026).
Triana menjelaskan bahwa dirinya hanya mendaftar dalam kapasitasnya sebagai kader dan terpilih menjadi ketua dalam Musda tersebut. Ia berujar bahwa panitia memiliki dasar dalam penyelenggaraan Musda Golkar Wonosobo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kan hanya mendaftar. Jadi dibuka pendaftaran, ya saya mendaftar sebagai kader, gitu aja. Kan saya terpilih, gitu aja to. Lain-lain itu urusannya adalah yang melaksanakan Musda itu ya panitia bukan saya yang sebagai pelaksana," ujar Triana.
"Terus bagaimana? Masa peserta sudah diterima, terus ya yang meloloskan juga dari partai politik kan? Panitia juga anggota partai politik itu kan? Tentunya panitia melaksanakan atas dasar, ya tanya saja panitia, pastinya kan tidak mungkin melaksanakan tanpa dasar," imbuhnya.
Saat ditanya tentang tuduhan Golkar Jateng yang menyebut Triana tidak mendapatkan persetujuan dari DPP untuk maju sebagai ketua di periode ketiga, ia menyebut hal itu keliru. Menurut Triana, ia baru menjadi Ketua Golkar Wonosobo sekali karena pada periode awal, dirinya belum genap menjabat satu periode.
"Keliru, saya baru sekali. Yang periode pertama itu belum genap satu periode, belum genap. Dan saya sudah mendaftar, sudah diterima itu ya berarti panitia. Panitia sudah menerima ya itu kan berarti panitia," tutur Triana.
Triana menyampaikan gejolak semacam ini wajar dalam dunia politik. Ia mengaku tidak takut karena merasa terpilih secara demokratis.
"Pernyataan itu namanya dalam politik itu hal biasa. Golkar itu sudah dewasa, bisa mengerti siapa yang potensi siapa yang tidak, dan saya terpilih melalui dukungan penuh," jelas Triana.
"Jadi apa yang saya takutkan? Karena saya dipilih oleh yang memiliki hak suara, yang memiliki hak suara itu yang tahu persis, mereka lebih paham terhadap siapa yang bisa memimpin atau tidak itu adalah suara. Kalau sudah suara yang memiliki hak untuk memilih, itu adalah tidak bisa diganggu gugat karena demokrasi adalah dari bawah," sambungnya.
Lebih lanjut, Triana menyampaikan dugaan bahwa gejolak ini muncul dari kader lain yang dinilai ambisius, akan tetapi tidak mendapatkan dukungan.
"Mungkin ini kekecewaan kader yang ambisius tapi tidak memiliki dukungan, bisa. Ya namanya kader ambisius kan bisa, ambisius tapi tidak punya dukungan, ya biasa," ungkap Triana.
Saat ditanya soal ketidakhadiran DPD Golkar Jateng dalam Musda tersebut, Triana mengaku tidak tahu. Namun, ia menyampaikan bahwa Bupati Wonosobo hadir dan membuka kegiatan.
Triana membandingkan kehadiran Bupati Wonosobo dalam Musda di Wonosobo sebagaimana presiden yang hadir dalam Munas atau gubernur yang hadir dalam Musda tingkat provinsi.
"Saya tidak tahu (DPD Golkar Jateng datang atau tidak) karena saya bukan pelaksana. Setahu saya pimpinan tertinggi di Wonosobo Bapak Bupati, jadi Bapak Bupati datang. Seperti halnya Munas yang membuka Bapak Presiden, apakah itu tidak sah? Kalau Musda Provinsi yang membuka Bapak Gubernur apakah tidak sah?" kata Triana.
"Kalau Kabupaten yang membuka itu Bupati apa enggak sah? Bupati datang yang bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten, setahu saya begitu," imbuhnya.
Triana enggan menjawab secara detail saat ditanya perihal langkah ke depan dalam menyikapi hal ini. Ia hanya mempersilakan siapapun untuk datang ke Wonosobo.
"Tentunya saya enggak perlu menjawab itu. Tapi silakan, ini Wonosobo. Silakan kalau yang mau datang mau membuat apapun silakan, saya hanya menunggu," tutur Triana.
"Ya, artinya saya tidak perlu jelaskan. Saya orang ndeso, saya orang kampung, saya tahunya hanya Wonosobo. Silakan mau datang monggo, saya hanya menunggu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah (Jateng) menyebut Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo merupakan musda ilegal. Dalam musda tersebut, Triana Widodo (Wiwid Cebong) terpilih sebagai ketua.
Musda yang disebut ilegal itu diselenggarakan pada Minggu (10/5/2026) di Gedung Partai Golkar Wonosobo. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat diketahui datang dan membuka kegiatan tersebut.
Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jateng, Lami Suhadi mengatakan musda tersebut melanggar aturan organisasi karena dilakukan tanpa persetujuan DPD Partai Golkar Jateng sebagaimana diatur dalam AD/ART, Peraturan Organisasi (PO), dan Juklak Juknis Partai.
"Kegiatan yang mengklaim sebagai Musda XI Partai Golkar Wonosobo yang dilaksanakan hari Minggu 10 Mei 2026 di Gedung Golkar sebagai kegiatan tidak sah, melanggar aturan organisasi dan bisa disebut ilegal," kata Lami, Minggu (10/5/2026).
(alg/ahr)
