.webp)
Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menyoroti kasus pemerkosaan oleh pengasuh di pondok pesantren di Pati. Dia menyebut Pemprov Jateng tengah menyiapkan bantuan pendidikan bagi para korban.
Gus Yasin mengatakan kasus tersebut sudah sudah muncul sejak 2024. Pihaknya mengapresiasi masyarakat, lembaga-lembaga, termasuk dari NU yang bergerak bersama mengajak korban berani speak up.
"Tinggal kita tunggu proses sebenarnya dan kami berharap bukan hanya kita kawal kasusnya, ada yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban," kata Gus Yasin di Somerset, Kecamatan Semarang Tengah, Kamis (7/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Pemprov Jateng akan tetap memastikan masa depan para korban tetap terjaga, terutama karena mayoritas korban masih berusia sekolah.
"Karena korban masih anak-anak, masih usia sekolah, kita harus pastikan mereka masih berani untuk sekolah," ujarnya.
"Karena masa depan mereka masih panjang, ini yang saat ini kita kawal. Baik dari Dinas Pendidikan baik itu kesehatan maupun dari perempuan dan anak-anak," imbuhnya.
Gus Yasin menyebut Pemprov Jateng juga menyiapkan bantuan pendidikan gratis bagi korban yang berasal dari keluarga tidak mampu maupun korban yang yatim piatu.
"Insyaallah nanti kami komitmen masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah dengan gratis semuanya," tegasnya.
Menurutnya, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan hanya terjadi di pondok pesantren, melainkan juga di lembaga pendidikan lain. Karena itu, pihaknya mendorong sistem pencegahan dan pelaporan diperkuat hingga tingkat bawah.
"Kita mengajak anak-anak, siswa-siswi forum anak kita untuk memberikan edukasi, melaporkan kejadian apapun sekecil apapun. Mereka harus berani berbicara, speak up suoaya bisa tertangani," ucapnya.
Pemprov Jateng juga menggandeng organisasi seperti NU dan Muhammadiyah untuk melatih paralegal di 35 kabupaten/kota dalam program Kecamatan Berdaya.
Gus Yasin mengungkapkan salah satu tantangan dalam kasus di Pati ialah kondisi korban yang mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yatim. Menurutnya, korban disebut kerap mendapat intimidasi agar tidak melawan.
"Mereka ditakut-takuti kalau tidak ikut anjuran oknum tersebut mereka akan diganti. Sehingga ini yang harus kita bangun supaya mereka berani speak up," ujarnya.
Pihaknya juga menggandeng Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) untuk mengedukasi pengasuh pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
"Insyaallah akan diadakan di Kabupaten Banjarnegara untuk menyisir pondok pesantren di Jawa Tengah bagian barat. Kita juga update rutin untuk Ponpes," ucapnya.
"Kita kerjasama dengan UNICEF untuk mengedukasi lewat PKK, Dinas Perempuan, mengundang pondok pesantren untuk penanggulangan kekerasan. Tapi kita tidak bisa memungkiri tetap ada oknum," pungkasnya.
(par/afn)
