.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah memangkas anggaran dan aktivitas perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi kerja. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno. Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
"Pengurangan perjalanan dinas dalam negeri kita kurangi 50 persen, perjalanan dinas luar negeri sampai 70 persen," kata Sumarno di DPRD Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Senin (6/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, pengurangan ini dilakukan untuk menekan pengeluaran sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efisien dan efektif. Salah satunya mengoptimalkan sistem daring.
"Supaya tidak banyak aktivitas yang pindah tempat. Kita dorong untuk mengedepankan kegiatan secara daring," ujarnya.
Selain memangkas perjalanan dinas, Pemprov Jateng juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) yang Surat Edarannya telah terbit sejak 1 April 2026. Nantinya, ada sejumlah ASN yang bisa bekerja dari rumah.
"Nanti ASN yang tidak WFH, aktivitas ke kantornya menggunakan sepeda, jalan, lari. Itu (SE lanjutannya) akan kita keluarkan," ujarnya.
Sumarno menegaskan, pelaksanaan kebijakan WFH itu sendiri diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dengan tanggung jawab penuh pada pimpinan instansi.
"Kami tekankan kepala OPD bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan WFH karena dengan konsep ini tentu pelayanan masyarakat, kinerja, tidak berkurang," tegasnya.
"(Siapa yang tidak bisa WFH?) Rumah sakit nggak mungkin, terus yang berhubungan dengan masyarakat kayak Samsat.Teman-teman di kabupaten, eselon 2 dan 3 tidak bisa WFH," jelasnya.
Menurutnya, langkah efisiensi ini tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga berkontribusi pada pengehmatan BBM. Pihaknya pun akan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.
"Kita akan ada laporan yang kita evaluasi setiap bulannya nanti," pungkasnya.
(apu/aku)
