.webp)
Sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) mengaku waswas usai tiga kepala daerah di Jateng terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Rasa kehati-hatian muncul akibat adanya insiden itu.
Untuk diketahui, sudah ada tiga bupati di Jateng yang terjaring OTT oleh KPK sepanjang 2026. Ketiganya yakni Bupati Pati (Januari), Pekalongan (Maret), dan Cilacap (Maret).
Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menyebut rentetan OTT yang terjadi belakangan ini berdampak secara psikologis bagi para kepala daerah. Menurutnya, rasa waswas tak bisa dihindari, terutama saat menjalankan proyek-proyek pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita miris juga, kita akhirnya kan nggak tenang juga, akhirnya takut kalau misalkan di proyek besar mau jalan, maupun akan dilelang, walaupun tidak ada permainan dan tidak ada pengondisian, tapi kita sendiri juga waswas," kata Aaf, sapaan akrabnya, di Kantor Pemprov Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang Rabu (25/3/2026).
Ia menegaskan, sebenarnya rambu-rambu terkait pengelolaan anggaran dan proyek sudah jelas. Namun, dengan berbagai kasus korupsi yang muncul dengan modus berbeda, kepala daerah dituntut lebih berhati-hati.
"Pastilah kena mental. Kita jadi nggak tenang, apalagi kalau ada proyek besar yang mau jalan atau dilelang. Walaupun tidak ada permainan, tetap ada rasa khawatir," ujarnya.
"(Kena mental?) Pasti lah (kena mental) dan kita harus hati-hati, ini dengan kasus yang berbeda-beda. Pati dengan Pekalongan kasusnya lain, dengan Cilacap juga kasusnya lain," sambungnya.
Ia mengatakan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi disebut akan mengumpulkan para kepala daerah dan mengundang KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Aaf pun menyambut baik agenda itu.
"Pak Gub juga sudah menyampaikan tanggal 30 Maret akan dikumpulkan oleh KPK semua kepala daerah, wakil, ketua DPR, sekda semuanya tentu diberikan pengarahan," kata Aaf.
Ia berharap pengarahan dari KPK nantinya bisa memberikan kejelasan teknis agar kepala daerah lebih mantap dalam menjalankan pemerintahan.
"Yang penting kita sudah dikasih batasan maupun rambu-rambu mana yang boleh mana yang tidak. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir, harapan kita juga seperti itu," tuturnya.
"Terakhir sudah berapa bulan yang lalu, ketua KPK juga hadir. Membahas tentang kebanyakan di daerah itu pola korupsinya seperti apa, yang rawan seperti apa, pengadaan barang dan jasa, seperti jual-beli jabatan, biasanya itu," tambahnya.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton. Ia mengaku tetap bersikap waspada, menyikapi maraknya OTT kepala daerah.
"Kita harus tetap selalu was-was, tetap harus selalu hati-hati. Jadi, intinya kerja aman, kerja yang benar-benar aja, dan tetap sesuai arahan, sesuai peraturan, sesuai perintah," kata Bellinda.
 Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton di Kantor Pemprov Jateng, Rabu (25/3/2026). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
Ia juga memastikan akan menghadiri agenda Gubernur yang mengundang KPK nantinya, meski mengaku belum menerima undangan resmi dan belum mengetahui detail materi yang akan disampaikan.
"Jadi, insyaallah enggak ke mana-mana. Nanti akan hadir ya? Pasti, insyaallah hadir. Sebelumnya di sini pernah ada undangan KPK, waktu itu kayaknya ada acara KPK terus kita hadir," terangnya.
Sementara itu, Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman memastikan akan hadir langsung dalam agenda tersebut. Ia menyebut kehadiran kepala daerah tidak boleh diwakilkan.
"Nggih, kami sesuai arahan Pak Gubernur nanti semua kepala daerah wajib ikut, tidak boleh diwakilkan, kepala daerah wakilnya juga. Tadi sudah juga disampaikan," ujarnya.
Ia menegaskan akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan Gubernur Luthfi dalam halal bi halal siang tadi, sebagai bentuk komitmen menjalankan pemerintahan sesuai aturan.
"Nggih, tentunya kami mengikuti arahan dari Pak Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.
Diketahui, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, bakal mengumpulkan kepala daerah di Jateng dan mengundang KPK akhir Maret ini. Kegiatan itu disebut untuk mencegah adanya korupsi lagi.
"Tanggal 30 nanti seluruh bupati, wali kota, wakil bupati, DPR, sekda, akan kita kumpulin," ujarnya," kata Luthfi.
"Kita undang KPK untuk upaya pencegahan, untuk tidak terulang kembali terkait dengan pelanggaran hukum terutama tindak pidana korupsi," lanjutnya.
Hal itu disampaikan Luthfi usai menggelar halal bi halal dengan para bupati/wali kota serta pejabat Pemprov di Gedung Pemprov Jateng, siang ini. Ia berpesan kepada para kepala daerah untuk meningkatkan integritas.
Seperti diketahui, sudah ada tiga kepala daerah di Jateng yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, yakni Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati Cilacap.
"Pesan kepada para kepala daerah untuk clear dan good government dengan meningkatkan integritas," katanya.
