Curhat Eks Pegawai Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq, Daftar Bayar-Gaji Dipotong

Sejumlah mantan pegawai outsourcing yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengungkapkan soal sistem pengupahan yang mereka terima selama bekerja melalui perusahaan outsourcing PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).

Tentang Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq

Sebelumnya, KPK mengungkap asisten rumah tangga (ART) Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang bernama Rul Bayatun menjadi direktur perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Perusahaan tersebut memenangkan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dilansir detikNews, Jumat (6/3/2026), KPK menyebut perusahaan itu dibentuk Fadia bersama Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku suami Fadia sekaligus anggota DPR RI dan Muhammad Sabiq Ashraff (MSA) selaku anak Fadia sekaligus anggota DPRD Pekalongan. Ashraff merupakan komisaris, Sabiq sebagai direktur, sementara Fadia menjadi beneficial owner.
KPK juga menyebutkan bahwa PT RNB mendapat proyek outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 rumah sakit daerah, dan 1 kecamatan pada 2025.

Curhat Gaji Dipotong

Salah satu mantan pekerja di bawah kendali PT RNB, inisial U (42) yang sebelumnya bekerja di Dinas Kesehatan mengaku telah bekerja sejak 2013 dengan gaji jauh di bawah upah minimum.

"Iya saya rekrutmen melalui PT itu (RNB). Sampai 2024 saya dibayar Rp 1,6 juta. Seharusnya Rp 2,3 atau 2,4 juta, sesuai kontrak. Saya sempat protes, sebelum akhirnya saya diberhentikan tanpa surat resmi," kata dia saat ditemui detikJateng di rumahnya, Kamis (12/3/2026).

Hal yang sama dialami mantan pegawai outsourcing lain berinisial R (35). Ia mengaku setiap bulan hanya menerima gaji sekitar Rp 1,5 juta. Padahal dalam kontrak kerjanya tercatat Rp 2,4 juta.

"Saya kerja, honor yang saya terima bersih sekitar Rp 1,5 jutaan," ujar R.

Ia mengaku tidak pernah mendapat penjelasan mengenai komponen gaji maupun rincian potongan yang diterapkan oleh perusahaan.

Ia mengetahui besaran gaji yang tercatat sebenarnya sekitar Rp 2,4 juta atau setara dengan upah minimum kabupaten. Tapi saat masih bekerja dia tidak berani mempersoalkan itu karena takut dipecat.

Daftar Kerja Bayar Ratusan Ribu Rupiah

Bahkan, saat mendaftar kerja, R mengaku juga dikenai biaya administrasi. Besaran biaya administrasi ini berbeda-beda, mulai dari Rp 100 ribu hingga sekitar Rp 500 ribu per orang.

"Terkait itu (rekrutmen awal) memang ada biaya administrasi yang dibayarkan saat mendaftar. Dulu kalau tidak salah di atas Rp 100 ribu dan di bawah Rp 500 ribu," ujarnya.

Menurut dia, banyak pendaftar yang terpaksa membayar demi lolos administrasi. Dia bilang, saat dirinya mendaftar kerja, ada sekitar 500 orang lain yang juga mendaftar. Sedangkan yang diterima kurang dari separuhnya.

Dari dokumen kontrak kerja yang dia tunjukkan, tertera gajinya Rp 2,4 juta. Namun, menurut dia, rata-rata tiap pekerja hanya mendapat bayaran Rp 1,5 juta hingga Rp 1,6 juta per bulan.

"Selisih Rp 800 ribu itu saya tidak tahu untuk apa. Tidak pernah ada penjelasan resmi. Ada potongan Rp 100 ribu untuk kesehatan dan Rp 12 ribu untuk BPJS Ketenagakerjaan, tapi sisanya tidak jelas," ucap R.

Dia menambahkan, pihak perusahaan juga tidak pernah memberikan sosialisasi terbuka mengenai hak-hak ketenagakerjaan, termasuk soal kepesertaan BPJS.

"Januari tahun lalu (2025) saya tidak dapat surat apa pun. Tidak ada SP1, SP2, atau SP3. Hanya disampaikan lisan bahwa sudah tidak bisa bekerja lagi," katanya. Saat kontraknya diputus, R juga mengaku tidak menerima pesangon.