.webp)
Dana desa 2026 yang kini difokuskan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berdampak pada penyesuaian anggaran di sejumlah desa. Beberapa kepala desa mengaku harus menunda program fisik hingga kegiatan budaya karena dana desa berkurang signifikan.
Hal tersebut dirasakan salah satunya oleh Kepala Desa Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Heru. Ia mengatakan, dana desa yang masuk ke rekening desa tahun ini besarannya menyusut dibanding tahun sebelumnya.
"Tahun lalu kami dapat sekitar Rp 800 jutaan, bahkan sempat dapat afirmasi sampai Rp 1,1 miliar. Sekarang yang reguler sekitar Rp 373 juta," kata Heru saat dihubungi detikJateng, Jumat (20/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kebijakan alokasi dana untuk KDMP merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus diikuti desa. Namun, dampaknya cukup terasa karena perencanaan sudah disusun melalui Musrenbangdes dengan acuan anggaran tahun sebelumnya.
"Di akhir tahun angka (dana desa 2026) itu muncul dan meleset jauh dari perencanaan kami. Akhirnya kami harus memilih kegiatan yang benar-benar urgent," ujarnya.
Heru mencontohkan, rencana festival budaya untuk mengangkat nama seniman pedalangan asal desa setempat, Ki Narto Sabdo, terpaksa ditangguhkan tahun ini.
"Kami kan sebenarnya ingin mengangkat beliau (Ki Narto Sabdo) sebagai ikon desa lewat festival budaya. Karena keterbatasan anggaran, terpaksa ditunda atau nanti cari sumber lain," jelasnya.
Selain itu, pembangunan fisik seperti penguatan talud jaringan irigasi juga belum bisa direalisasikan. Padahal, saluran tersebut penting bagi pertanian warga.
"Kalau belum ada talud, rawan bocor karena kepiting, aliran air ke sawah bawah jadi terganggu. Sementara ini kami hanya bisa lakukan pembersihan manual," katanya.
Heru menyebut, pihaknya kini memprioritaskan dana desa untuk pembiayaan kelembagaan seperti PAUD, posyandu balita, remaja hingga lansia, serta program ketahanan pangan dan stunting.
"Kami harus piawai menyiasati. Tidak bisa menyetop kelembagaan yang sudah rutin berjalan," ujarnya.
Meski sempat kaget, Heru mengaku tetap menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah desa.
"Kami hanya pelaksana kebijakan. Kita ikuti arahan dari pusat lewat gubernur, bupati, dan camat," tegasnya.
Di Desa Pandes, kata dia, pembangunan gedung koperasi disebut hampir selesai dan tinggal tahap finishing. Nantinya, koperasi akan mewadahi produk UMKM desa serta memotong rantai distribusi kebutuhan pokok dan pertanian.
Ia pun berharap, koperasi bisa menghasilkan keuntungan yang sebagian masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), agar nantinya program-program yang ditangguhkan atau dibatalkan bisa terealisasikan menggunakan keuntungan dari KDMP.
"Kalau (koperasi) bisa operasional tahun ini, pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) tentu setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan), kemungkinan baru terasa tahun depan," ujar Heru.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Hoho. Ia menyebut pagu dana desa di wilayahnya turun dari sekitar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 373 juta.
"(Sempat kaget dana menurun?) Kalau kaget tidak. Dulu 2020 juga pernah dialihkan karena COVID-19. Sekarang difokuskan ke KDMP, ya kita ikuti," kata Hoho saat dihubungi detikJateng.
Menurutnya, konsep KDMP dinilai positif karena menyediakan mini market, apotek, gudang hingga lumbung pertanian untuk menstabilkan harga saat panen raya dan paceklik.
"Kalau KDMP jalan dan dikelola benar, insyaallah bermanfaat. Keuntungan bisa diputar lagi untuk desa," ujarnya.
Hoho mengaku lebih memilih pendekatan usaha produktif seperti KDMP ketimbang hanya mengandalkan transfer dana desa dari pemerintah.
"Jangan dikasih ikan terus, tapi dikasih kail. Kalau usahanya jalan, desa bisa mandiri," katanya.
Meski demikian, sejumlah rencana seperti penambahan ternak ayam melalui BUMDes terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran. Ia berharap pemerintah pusat terus mengawal implementasi KDMP, agar benar-benar menjadi sumber penguatan ekonomi desa.
"Karena usahanya yang paling jalan itu adalah ternak ayam, tadinya tahun ini kita mau tambahin ayam. Cuman duitnya nggak ada. Akhirnya tinggal Rp 373," ujarnya.
Sementara di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, terdapat infrastruktur desa yang batal diperbaiki tahun ini. Kegiatan desa pun banyak yang siubah menjdi bentuk diskusi ringan saja.
"Ada fisik yang belum kita anggarkan 2027. Seperti talut jalan dan betonisasi jalan masjid, talut senderan makam, dan betonisasi jalan penghubung," kata Kepala Desa Ngampel Wetan, Abdul Malik.
"Dampaknya aksesnya masyarakat yang kurang. Karena kondisi jalannya. (Jalan apa yang berlubang?) Jalan penghubung Krajan ke Dukuhsari," sambungnya.
Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kendal itu mengatakan, usai mengetahui adanya penurunan signifikan dalam dana desa, ia langsung berkomunikasi dengan warga melalui musyawarah desa.
"Kami komunikasi dengan warga lewat musdes yang ada, terkait pengurangan anggaran dana desa, agar warga bisa mengerti kondisi desa, khususnya terkait dana desa yang berkurang," ujarnya.
"Kami memacu kegiatan kegiatan mandiri dari masing-masing lembaga. Misal Karang Taruna, pertemuan rapat dan koordinasi dengan ngopi bareng saja, di balai tanpa snack (camilan)," ungkapnya.
Tak hanya itu, di Posyandu pun jajanan yang diadakan hanya seadanya dengan iuran dari masing-masing perangkat desa yang ada di lokasi kegiatan masing-masing. Kegiatan seremonial desa juga diganti dengan diskusi biasa dari instansi lainnya.
"Mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial di desa dengan sekadar jagongan dengan lembaga desa yang ada. Baik BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun RT, RW dan lembaga lainya," kata dia.
Meski sempat terkejut dengan adanya kebijakan baru tersebut, ia mengaku hanya bisa mengikuti dan melaksanakan arahan dari pemerintah pusat.
"Kami berusaha bagaimana meningkatkan PADA dari Bumdes maupun kegiatan yang lain, lewat masing-masing lembaga," ujarnya.
"Kemudian pembangunan yang besar meminta adanya bantuan dari Pemprov maupun DPR lewat Bankeu atau aktif di bantuan-bantuan program nasional dari pusat lewat kementerian atau DPR RI," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, nominal Dana Desa (DD) tahun 2026 di Jawa Tengah (Jateng) mengalami perubahan dari awalnya Rp 6,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Sementara yang Rp 4,1 triliun dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dengan adanya perubahan tersebut, setiap dana desa mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun lalu berkisar Rp 1 miliar untuk tahun ini hanya Rp 300 sampai Rp 400 juta per desa.
"Untuk tahun 2025 Dana Desanya Rp 7,9 triliun. Kalau tahun ini per desa akan mendapatkan dana desa antara Rp 300-400 juta," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso melalui pesan singkat kepada detikJateng, Rabu (19/2).
