Keributan terjadi di Keraton Solo menjelang kedatangan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, kemarin. Geger itu dipicu oleh upaya pembukaan pintu Kori Gajahan. Ribut-ribut kembali terjadi saat Menbud hendak menyerahkan Surat Keputusan (SK) ke KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana perlindungan-pemanfaatan Keraton Solo.
Ribut di Pintu Kori Gajahan
Gegeran menjelang kedatangan Fadli Zon melibatkan kubu Paku Buwono (PB) XIV Mangkubumi dan pihak PB XIV Purbaya yang dipicu oleh upaya pembukaan pintu Kori Gajahan.
Saat itu pihak Lembaga Dewan Adat (LDA) yakni GKR Wandansari (Gusti Moeng) bersama Ketua Eksekutif LDA, KPH Edy Wirabhumi, dan sejumlah abdi dalem membawa dua tangga ke Kori Gajahan. Abdi dalem menggunakan tangga itu untuk membuka pintu dari dalam.
Kori Gajahan pun berhasil dibuka sehingga rombongan LDA dan abdi dalem bisa masuk. Saat hendak menuju Ndalem Wiworokenjo, mereka diadang pihak PB XIV Purbaya, di antaranya GKR Panembahan Timoer Rumbay, GKR Devi Lelyana, dan GKR Dewi Ratih Widyasari.
Pihak Purbaya melarang rombongan LDA masuk ke Ndalem Wiworokenjo. Sempat terjadi adu mulut antara GKR Timoer dengan Gusti Moeng. Meski demikian, pihak LDA tetap memaksa masuk dan bisa mencapai Ndalem Wiworokenjo.
Ketegangan berlanjut karena pihak Purbaya bersikeras melarang pembukaan pintu Ndalem Wiworokenjo. Diketahui, pintu tersebut terhubung langsung dengan Ndalem Handrawina, lokasi yang akan dihadiri Fadli Zon.
Gejolak kedua kubu sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong. Akhirnya pintu Ndalem Wiworokenjo dapat dibuka setelah didorong dari dalam dan luar. Meski pintu telah terbuka, perseteruan masih terus berlangsung.
Aparat kepolisian saat itu berjaga di area Ndalem Wiworokenjo. Hanya pihak keluarga yang diperbolehkan masuk ke area tersebut.
Fadli Zon Tiba di Keraton Solo
Setelah pintu Wiworokenjo dibuka, ketegangan antara kedua kubu sempat melandai. Acara Wilujengan pun berlangsung. Namun, keributan kecil kembali terjadi di Kori Gajahan, yaitu adu mulut antara para abdi dalem dari kedua pihak.
Kondisi berangsur tenang menjelang kedatangan Fadli Zon. Sekira pukul 10.15 WIB, Menbud Fadli Zon bersama Wali Kota Solo Respati Ardi, dan KGPH Mangkubumi memasuki Sasana Parasdya. Di lokasi tersebut, telah hadir KGPA Tedjowulan yang menunggu rombongan.
Penyerahan SK Diprotes
Saat Fadli Zon menyerahkan SK pelaksana perlindungan-pemanfaatan Keraton Solo ke Mahamenteri KGPA Tedjowulan, putri tertua PB XIII yaitu GKR Panembahan Timoer Rumbay menyampaikan protes dengan naik ke mimbar.
Pantauan detikJateng, pihak pendukung Purbaya hadir saat Wali Kota Solo Respati Ardi menyampaikan sambutan. Lalu rombongan tersebut duduk di kursi undangan.
Usai sambutan Wali Kota, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Setelah sambutan berakhir, GKR Panembahan Timoer Rumbay naik ke mimbar untuk menyampaikan protes. Saat ia berbicara, mikrofon dimatikan.
Penyerahan SK kepada Tedjowulan pun tertunda. Di samping GKR Timoer Rumbay, hadir pula Permaisuri GKR Paku Buwono, GKR Devi Lelyana, dan GKR Dewi Ratih Widyasari.
"Assalamualaikum Bapak. Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf, tolong miknya dinyalakan supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia," kata GKR Timoer Rumbay yang disambut teriakan dari para hadirin, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon pun segera menghampiri Rumbay. GKR Paku Buwono, istri dari PB XIII, juga sempat berbincang langsung dengan Fadli Zon.
Suasana sempat riuh dengan teriakan para Sentono, Abdi Dalem, dan tamu undangan lainnya. Sementara itu pihak Purbaya juga membagikan kertas berisi surat keberatan atas SK yang dikeluarkan oleh Fadli Zon.
Meski mendapat protes, Fadli Zon tetap melanjutkan pemberian SK kepada Tedjowulan. Namun, protes kembali berlanjut tepat saat Fadli Zon hendak menyerahkan surat tersebut.
"Kami berharap pada hari ini Panembahan Agung Tedjowulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, bisa menjadi pelaksana yang paripurna dalam memajukan kebudayaan," kata Fadli Zon dalam sambutannya, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon menegaskan bahwa dalam upaya memajukan kebudayaan nasional, dibutuhkan kolaborasi antara pihak Keraton dan Pemerintah.
"Dalam rangka melaksanakan pemajuan kebudayaan nasional, diperlukan kolaborasi semua pihak. Negara juga turut campur dan melakukan intervensi, terutama dalam soal dana, karena itu memerlukan pertanggungjawaban. Ada dana APBD yang harus dipertanggungjawabkan melalui Pak Wali Kota, serta dana APBD Provinsi melalui Gubernur," jelasnya.
"Jika menggunakan dana APBN, harus dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, Kementerian PU, dan kementerian terkait lainnya. Dalam waktu dekat, saya kira akan dilakukan serah terima alun-alun yang telah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dikelola dengan sebaik-baiknya," sambung Fadli Zon.
Simak Video "Video: Lagi, Babak Baru Seteru Gelar Kerajaan Keraton Solo!"
(dil/dil)