.webp)
Puluhan pedagang mengeluhkan proses pemugaran Candi Mendut, Kabupaten Magelang, yang tak kunjung selesai. Hari ini mereka berunjuk rasa di DPRD setempat. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan meliputi kompensasi imbas pemugaran tersebut.
Pantauan detikJateng, massa pedagang tiba di halaman DPRD Kabupaten Magelang sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka lalu berorasi dan membentangkan poster dan spanduk.
Spanduk yang dibentangkan bertulisan 'Aksi Damai Keprihatinan Pedagang Candi Mendut Dampak Pemugaran Candi'. Sedangkan posternya bertulisan 'Kompensasi Buat Pedagang Selama Pemugaran Candi Mendut, Bebaskan Sewa Kios, Pemugaran Candi Mendut Tanpa Sosialisasi Merugikan Warga/Pedagang Setempat', dan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekitar pukul 09.30 WIB, perwakilan pedagang diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno beserta anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang. Hadir pula dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah.
"Tuntutan pertama kan sosialisasi adanya pemugaran candi karena selama ini belum ada. Terus, yang kedua pembebasan sewa kios karena tamu (wisatawan) tidak ada. Tiap tahun (sewanya) Rp 2,2 juta," kata Ketua Paguyuban Pedagang Candi Mendut, Zulfiati, kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).
"Karena tamu tidak ada, kita minta untuk dibebaskan sewa kios. Terus sewa area parkir diringankan karena juga berdampak tidak adanya tamu. Terpenting, kita minta kompensasi selama pemugaran. Karena semua pedagang tidak kerja, tidak ada tamu. Ini satu-satunya pekerjaan hanya jualan di Candi Mendut, maka kami minta kompensasi bentuk apa ngikut," sambungnya.
Zulfiati menyebut ada 76 pedagang di Candi Mendut. Pedagang yang aktif sekitar 70 orang. Sebelum Candi Mendut dipugar, dia bilang pendapatan para pedagang berkisar Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari.
"(Hasil pertemuan?) Masih ada kekecewaan, karena soal kompensasi belum dijawab," ujarnya.
"Sekarang sama sekali nggak ada tamu. Karena ada pemugaran, tamu datang lihat (candi dari luar) terus pulang, nggak turun (dari kendaraan). Blas nggak ada pemasukan," lanjutnya.
Respons DPRD Magelang
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno mengatakan sudah ada penjelasan dari masing-masing pihak.
"Ini kan merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pihak cagar budaya. Selama kapan (pemugaran dilanjutkan) ini para pedagang kan boleh dikatakan sudah tidak ada (pendapatan). Dia menuntut kompensasi, bagaimanapun harus diadakan," ujar dia.
"Saya minta keterkaitannya dengan rencana pemugaran yang pasti sampai kapan dan sebagainya. Dua, keterkaitan dengan masalah fasilitas pemerintah daerah yang ada di sana untuk keringanan dan sebagainya digunakan oleh mereka," imbuh Soeharno.
Soeharno juga meminta Komisi B DPRD Magelang menindaklanjuti tuntutan pedagang. Dia menambahkan, DPRD juga bakal memanggil pihak Museum dan Cagar Budaya (MCB) serta dinas terkait.
"Jadi dinas yang ada di sini (terkait) dan MCB, kita undang ke sini. Kita undang karena menyangkut konsekuensinya pemugaran ini berakibat para pedagang tidak punya pekerjaan," tegasnya.
Balai Pelestarian Kebudayaan Buka Suara
Dimintai konfirmasi secara terpisah, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X, Manggar Sari Ayuati mengatakan kelanjutan pemugaran Candi Mendut akan dianggarkan oleh MCB.
"Untuk tenaganya akan meminjam dari BPK," kata Manggar dalam pesannya kepada detikJateng.
Adapun Sub Koordinator MCB Warisan Dunia Borobudur, Wiwit Kasiati, mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan karena pemugaran dilaksanakan BPK Wilayah X.
"Saya belum bisa menjawab karena pemugaran dilaksanakan oleh BPK X (perihal kelanjutan pemugaran)," kata Wiwit dalam pesannya.
Sebagaimana pernah diberitakan, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X, melakukan pemugaran Candi Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Pemugaran ini dilangsungkan karena adanya kebocoran air masuk bangunan candi.
Pemugaran ini sudah berlangsung sejak bulan Juni 2025. Di mana saat ini bagian atap candi dibongkar dan diturunkan.
(dil/afn)
