.webp)
Sejumlah warga menggeruduk Balai Desa Sukolilo di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka menyoroti sejumlah hal, termasuk dugaan mark up dana sejumlah proyek.
Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sukolilo itu mempertanyakan soal dugaan korupsi di pemerintahan desanya. Mereka juga membawa spanduk bertulisan pesan meminta transparansi dari pemerintah desa.
"Kita ingin bersatu padu untuk Sukolilo yang bebas dari korupsi," kata salah satu warga, Fajar, saat berorasi di lokasi, Kamis (11/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Warga demo di depan kantor Desa Sukolilo, Pati, Kamis (11/12/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Dia menyoroti soal program dari desa yang tidak berjalan, seperti program BPJS Kesehatan bagi RT dan RW.
"Ada salah satu poin tentang BPJS untuk RT dan RW belum terlaksana, faktanya ada tapi kenapa baru tadi malam baru terlaksana," ujar dia.
Koordinator aksi, Suyono, juga meminta pemerintah desa transparan dalam mengelola dana desa.
"Kita sebagai masyarakat menuntut pemdes agar dana desa transparansi karena kita ketahui dana desa sumbernya dari APBN. APBN itu uang dari rakyat," ucap dia.
"Saya minta dana desa dikelola dengan amanah, dikelola dengan sebagai mestinya untuk kesejahteraan rakyat," sambungnya.
Menurut Suyono, masyarakat menduga ada dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa. Dia juga menyoroti dugaan mark up anggaran pembangunan jembatan di Desa Sukolilo.
"Dugaan dana sejumlah proyek dimark up. Salah satunya proyek perbaikan jembatan. Terdapat sejumlah perubahan bahan rancangan anggaran biaya (RAB) dari sebelumnya," ujar dia.
Respons Kades Sukolilo
Menanggapi aksi demo warganya, Kepala Desa Sukolilo, Ahmad Amirudin, mengatakan semua aspirasi sudah dicatat. Dia juga menyatakan menandatangani surat pernyataan dari hasil audiensi dengan warga.
"Hasilnya sudah dicatat dan surat pernyataan yang saya tanda tangan dan diketahui pak camat," kata Amir kepada wartawan di lokasi.
Amir juga membantah melakukan mark up anggaran pembangunan jembatan. Dia mengaku selalu berkonsultasi dengan pihak Kecamatan Sukolilo.
"Tidak ada mark up, kami kalau ada perubahan konsultasi ke kecamatan juga," ujar dia.
(dil/ams)
