.webp)
Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ramai dikaitkan dengan keberadaan bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Jokowi dengan tegas membantah.
Sejumlah unggahan di media sosial mengaitkan keberadaan Bandara IMIP dengan peresmian bandara di Morowali oleh Jokowi pada 2018. Bandara IMIP sendiri menjadi sorotan usai disebut beroperasi tanpa petugas dari negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bantah Resmikan Bandara IMIP
Ditemui dikediamannya, Jokowi menjelaskan diriya memang pernah meresmikan bandara udara Maleo yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Tapi tidak meresmikan bandara IMIP.
"Nggak, nggak pernah saya nggak pernah meresmikan bandara, Bandara IMIP di Morowali, tidak pernah saya," kata Jokowi ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Jumat (28/11/2025).
"Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. (Tahun berapa, Pak?) Eh, sudah lupa," ungkapnya.
Respons Santai Jokowi
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku santai dengan tudingan yang mengatakan bahwa bandara IMIP diresmikan oleh dirinya. Menurutnya, semua kabar yang tidak baik dituding ke dirinya.
"Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya," ujarnya.
Untuk diketahui, dikutip dari detikNews, bandara IMIP sendiri menjadi sorotan usai disebut beroperasi tanpa petugas dari negara.
Hal itu disebut oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan di Bandara IMIP. Satgas PKH menyebut Bandara IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.
"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).
Keberadaan bandara tersebut sempat membuat Menteri Pertahanan merasa aneh karena aktivitas bandara sama sekali tanpa pengawasan.
Beberapa kalangan kemudian juga mengaitkan beroperasinya bandara IMIP itu dengan Jokowi. Salah satunya adalah peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS)
"Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang Bea Cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang Imigrasi juga. Minimal itu," ujar Sekretaris peneliti ISDS, Edna Caroline dalam keterangannya diterima detikcom, Rabu (26/11/2025).
Edna mengatakan, bandara tersebut telah beroperasi dalam kurun waktu panjang tanpa diawasi aparatur resmi negara. Menurut dia, kondisi ini dapat terjadi karena adanya celah administratif dan lemahnya pengawasan regulasi di kawasan industri.
"Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi," kata Edna.
(aap/apl)
