Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinisi Jawa Tengah (Jateng) Syamsudin Isnaini angkat bicara setelah wacana enam hari sekolah di Jateng menuai penolakan dari sebagian siswa hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Saat ini kita masih menerapkan 5 hari dan rencana akan diterapkan 6 hari. Saat ini kita masih kajian untuk pertimbangan-pertimbangan segala aspek dari fenomena perkembangan anak-anak saat ini," kata Syamsudin di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (25/11/2025).
Ia menyebut kebijakan tersebut belum final dan masih dalam kajian. Pembahasan sudah dilakukan dengan para akademisi hingga pemerhati pendidikan.
"(PGRI menyebut tidak dilibatkan?) Kami masih berproses semuanya, para pihak terkait juga jadi bahan pertimbangan masukan kami. Kemarin juga dari beberapa universitas kami libatkan," ungkapnya.
Menanggapi penolakan dari berbagai pihak termasuk PGRI, Syamsudin menyebut ada beberapa hal yang harus dievaluasi dari program lima hari sekolah sehingga diputuskan adanya penerapan enam hari sekolah.
"Sampai hari ini (program lima hari sekolah) berarti sekitar 7-8 tahun. Memang ada plus minus, hari Sabtu libur harapannya interaksi dengan orang tua, kegiatan ekstra, bisa optimal. Tapi satu sisi di daerah pinggir bisa jadi orang tuanya hari Sabtu juga masuk bekerja, pengawasan anak nggak maksimal. Kadang anak-anak cenderung larinya ke gadget, ke HP," ujarnya.
Menurut Syamsudin, siswa juga bisa lebih fokus saat pagi. Dengan penerapan enam hari sekolah, dia menyebut akan ada pengurangan jam di sekolah sehingga siswa bisa lebih maksimal belajar.
"Nanti sampai rumah harapannya bisa berinteraksi dengan keluarga dan memaksimalkan pembelajaran lagi. Ini ditujukan untuk kebaikan siswa. Soal pro kontra di lapangan itu dinamis," lanjutnya.
Ia mengaku masih mengumpulkan saran-saran dari berbagai pihak. Disdikbud Jateng terbuka jika ada saran hingga petisi yang dilayangkan.
"Dari pusat koridor jamnya minimal 1 minggu terpenuhi 48 jam. Kalau 5 hari itu sampai jam 15.45 WIB misalnya, kalau 6 hari berarti sampai 14.30 WIB, Jumat sampai jam 11.00 WIB, Sabtu sampai jam 12.00 WIB," terangnya.
"Kalau 5 hari lebih padat sampai sore, kalau 6 hari lebih singkat. Kalau yang SD, SMP, kewenangan di Kabupaten/Kota. Mayoritas SD SMP masih 6 hari. Itu juga nggak masalah," lanjutnya.
Terkait keluhan guru yang mengaku merantau dan takut anaknya tak ada yang mengurus jika dirinya mengajar hari Sabtu, Syamsudin menyebut kebanyakan SD SMP masih masuk sekolah enam hari.
"Sama sih, semuanya pasti akan dinamis ya. kalau melihatnya personal ke personal itu ya nanti akan nggak ketemu," ujarnya.
"Mayoritas kalau PAUD-SMP di data kami di 35 kabupaten/kota itu mayoritas masih 6 hari. Kecuali yang di kota, misalnya Kota Semarang, Kota Magelang. Saya yakin nanti juga ada solusi," imbuhnya.
Pihaknya pun akan melakukan sosialisasi untuk menyatukan persepsi, diskusi dengan para pihak baik guru, orang tua siswa, hingga OSIS. Rencana rotasi untuk mendekatkan guru ke domisilinya juga akan dilakukan.
"Nanti kami juga akan berpikir di sana (rotasi guru). Misalnya 6 hari, otomatis yang rumahnya jauh bisa memanfaatkan pulang Sabtu. Lah ini salah satu solusinya, adalah mendekatkan guru-guru dengan domisilinya," ungkapnya.
(dil/afn)