Tedjowulan soal Pencairan Dana Hibah dari Pemkot: Jangan Langsung ke Sinuhun!

Solo -

Maha Menteri KGPA Tedjowulan menyesalkan suksesi Paku Buwono XIV berdampak negatif ke Keraton Solo. Di mana, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bisa menunda pencairan dana hibah bila masih ada dualisme.

Juru bicara KGPA Tedjowulan, Kanjeng Pakunegoro, mengatakan dengan adanya dualisme ini maka bisa berdampak negatif ke Keraton Solo. Ia juga tidak menyalahkan Pemkot Solo yang bisa mengambil keputusan jika pencairan dana hibah ditunda.

"Sejak awal, beliau (Tedjowulan) sudah mengingatkan semua pihak di Keraton Surakarta untuk menahan diri, menghormati masa berkabung 40 hari, dan mengutamakan kerukunan. Jika tidak mau rukun, dan tidak bisa dirukunkan, wajar saja jika pemerintah sampai membekukan dana hibah untuk keraton," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Senin (24/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan, Tedjowulan selalu mengingatkan mengenai aturan dari Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon agar semua pihak berkoordinasi dengan dirinya. Ia menyebut perintah itu memperkuat perintah sebelumnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 430-2933 tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Surakarta.

"Kalau jalan sendiri-sendiri, saling klaim, ya jadi begini. Pemerintah kota justru akan membekukan dana hibah," ungkapnya.

Menurutnya, jika nantinya sudah ada Raja yang diakui dan diterima keluarga besar maka dana dari permintaan daerah, provinsi dan pusat bisa segera cair dan digunakan. Menurutnya, bila nanti anggaran dari pemerintah cair tidak langsung diberikan ke Sinuhun.

"Pesan dari Maha Menteri Tedjowulan, dana masuk dari mana pun jangan ok lagi diterima langsung oleh Sinuhun, Stop! Harus lewat Bendahara dari Bebadan Keraton. Itu dana bukan untuk personal, melainkan untuk keraton," tegasnya.

Ia mengatakan dana tersebut harus digunakan dengan transparan dan jelas peruntukannya. Dirinya menyebut, saat ini pemerintah Provinsi sedang merevitalisasi Sanggabuwana.

"Peruntukan dan penggunaan dana harus jelas dan sesuai program kerja yang harus dilaporkan secara berkala dan tepat waktu. Keraton Surakarta sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kita sedang membangun ulang dan menata Keraton sebagai cagar budaya yang sangat penting bagi peradaban kebudayaan di Indonesia ini," pungkasnya.

Pemkot Tunggu Kepastian Raja Baru

Sebelumnya, Keraton Solo saat ini tengah dilanda polemik usai dua putra Paku Buwono XIII, KGPH Mangkubumi dan KGPAA Hamangkunegoro, sama-sama mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono (PB) XIV. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merespon terkait ke mana dana hibah untuk keraton bakal diberikan.

Seperti diketahui, dana hibah dari pemkot biasanya bakal diserahkan ke Sinuhun atau raja yang berkuasa, secara langsung.

"Hibah ke keraton masih ada, masih ada. Sampai kemarin kita masih menganggarkan dan saya juga belum cek ya, realisasinya sudah berapa, terus tanggung jawabnya gimana saya belum cek," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono, ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (21/11).

Dirinya menyebut, anggaran yang biasanya diberikan ke Keraton Solo sekira Rp 200 juta. Anggaran tersebut diserahkan langsung ke Sinuhun.

"Kalau kita ke Sinuhun (diserahkan ke Sinuhun). (Sinuhun langsung?) Iya, kalau kita ke pemberinya yang menerima adalah Sinuhun. Iya sekitar Rp 200 juta," ungkapnya.

Disinggung mengenai adanya dualisme di tubuh Keraton Solo yang sama-sama mengklaim sebagai PB XIV, ia mengaku menunggu legitimasi terlebih dahulu. Mengenai adanya dualisme itu, Pemkot Solo tidak akan ikut campur.

"Iya (menunggu legitimasi, red), yang nanti itulah itu kan sebenarnya masalah internal di Keraton ya, kita nggak ikut-ikutan. Nanti mereka tetap berharap bisa segera, apa, menyelesaikan, menyepakati, mana yang bisa sebagai wakil resmi dari Keraton. Nah itu lah yang kita akan cairkan ke yang bersangkutan itu," terangnya.

Budi tak menampik dana hibah itu tak akan cair jika dualisme kepemimpinan itu belum rampung. Sebab, nantinya PB XIV yang bakal bertanggung jawab dengan pengelolaan anggaran tersebut.

"Ya iya, kita mau kepada siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap dana itu siapa, kan gitu," ucapnya.