Bujet Timpang Seragam Vs Rehab Sekolah Disorot, Ini Respons Disdik Boyolali

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali memberikan penjelasan terkait usulan pengadaan seragam serta LKS untuk siswa SD dan SMP yang mencapai Rp 16,4 miliar. Sementara di sisi lain anggaran rehabilitasi sekolah rusak hanya Rp 284,8 juta.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Boyolali menyoroti ketimpangan anggaran yang diajukan dalam RAPBD 2026 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Antara rehabilitasi sekolah rusak dengan pengadaan seragam dan LKS siswa SD-SMP. Komisi IV pun minta anggaran itu dikaji ulang.

Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, mengatakan hasil rapat dengan Komisi IV DPRD Boyolali, beberapa hari lalu, menang ada beberapa anggaran yang diminta untuk dikaji ulang. Khususnya terkait dengan anggaran seragam sekolah dan LKS bagi siswa SD-SMP. Serta anggaran rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah.

"Jadi memang di kami (Disdikbud Boyolali) ada dua anggaran itu yang kemarin diminta untuk dikaji ulang," kata Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, ditemui di kantornya Senin (24/11/2025).

Kuncoro mengakui jumlah anggaran yang diusulkan untuk kedua program tersebut memang ada ketimpangan. Namun menurutnya, kedua program tersebut sama-sama prioritas.

"Karena memang seragam sekolah ini ya bagaimanapun juga tetap dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk siswa baru, yang notabene itu juga warga masyarakat Boyolali. Hanya saja memang komposisinya kemarin itu sedikit timpang," ungkap dia.

4 Skema Rehab Sekolah

Menurut Kuncoro, rehabilitasi sekolah yang rusak bisa dilakukan tidak hanya dari anggaran APBD Kabupaten Boyolali saja. Ada empat skema untuk solusi perbaikan sekolah tersebut.

Pertama, jelas dia, dari APBD Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua, melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Dan ini Pak Bupati sangat intens sekali ngawal program itu (Bantuan revitalisasi dari Kementerian Dikdasmen). Jadi itu sudah by sistem, kemudian nanti ada evaluasi dan Kementerian dan tahun kemarin juga dapat, harapannya di tahun 2026 juga akan dapat," jelas Kuncoro.

Selanjutnya skema yang ketiga, yakni melalui program regrouping sekolah yang siswanya sedikit atau kekurangan murid, khususnya untuk SD. Pihaknya saat ini sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang regrouping.

"Nanti salah satu permasalahan sarana prasarana di tingkat sekolah yang rusak itu nanti, ya salah satunya bisa diselesaikan atau bisa ditangani dengan regroup. Jadi kalau ada dua sekolah, yang satu kondisi muridnya sedikit, berdekatan, yang satu mungkin rusak bisa diregroup. Jadi regroup juga salah satunya bisa mengatasi kerusakan di sekolahan, utamanya di Sekolah Dasar," terang Kuncoro.

Selanjutnya, papar Kuncoro, skema yang ke empat yaitu perbaikan kerusakan dengan mengunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS bisa digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan ringan.

"Dana BOS itu bisa digunakan untuk merehabilitasi ringan atau istilahnya yang rusak ringan itu bisa di tangani oleh sekolah sendiri dengan Dana BOS," jelasnya.

Terkait jumlah sekolah dengan kondisi rusak, Kuncoro mengatakan bahwa masing-masing satuan pendidikan melaporkan melalui sistem di aplikasi. Dari laporan itu kemudian akan diverifikasi. Dari usulan yang masuk, terdapat kurang lebih 104 SD, 22 SMP, serta 50 TK/PAUD. Dengan kategori kerusakan sedang hingga berat.

Sedangkan untuk bantuan seragam sekolah bagi siswa baru itu, pos anggarannya hanya dari APBD Kabupaten. Jika di APBD tidak dianggarkan, maka tidak ada bantuan seragam dari pemerintah.

Nantinya, program seragam gratis akan diberikan khusus kepada siswa baru di tingkat SD dan SMP. Dengan skema pemberian bantuan untuk seluruh seragam, seperti OSIS, Pramuka, Batik, serta seragam olahraga.

"Termasuk LKS, itu juga untuk SD banyaknya 10 mapel (mata pelajaran) dan SMP 11 mapel. Semua siswa baru di sekolah negeri," ujar dia.