.webp)
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang menerapkan langkah antisipatif guna mencegah kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, dengan mewajibkan guru yang ditunjuk sebagai person in charge (PIC) untuk mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan instruksi baru yang diambil setelah koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menyebut, setiap sekolah wajib menugaskan guru atau staf tertentu untuk memastikan makanan MBG layak konsumsi.
"Hasil koordinasi, di SPPG sudah ada SOP untuk melakukan pengetesan kualitas MBG oleh petugas sebelum didistribusikan, dan di sekolah melalui PIC yang ditunjuk melakukan ricek ulang terkait tekstur, dan lain-lain," kata Bambang saat dihubungi detikJateng, Minggu (4/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bambang, peran guru yang ditunjuk sebagai PIC bukan untuk menggantikan fungsi penyedia makanan, melainkan sebagai lapisan terakhir pengawasan sebelum makanan disantap siswa.
"Itu kebijakan baru. Kalau pusat sudah menetapkan adanya PIC, ya langsung kita implementasikan di lapangan," ungkapnya.
"Guru kita menyesuaikan kebijakan sekolah. Jadi, PIC itu sifatnya check and recheck, memastikan misalnya nasinya sudah lunak, lauknya masih bagus, dan sebagainya," lanjutnya.
Bambang memastikan, sejauh ini belum ada laporan keracunan MBG di Kota Semarang. Meski demikian, pengawasan di sekolah tetap diperketat dengan mendorong Unit Kesehatan Sekolah (UKS) lebih aktif dan menugaskan Satgas MBG untuk memantau pelaksanaan program setiap hari.
"Alhamdulillah belum ada kasus di Semarang. Tapi kita tetap waspada. Kami juga dorong SPPG untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar kualitas makanan tetap terjaga," tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi terus dijaga antara sekolah, penyedia makanan, dan Satgas MBG yang diketuai Wakil Wali Kota. "Kalau ada kendala di lapangan, langsung laporkan ke Satgas. Semua pihak harus saling mengawasi," pungkasnya.
Terkait mekanisme mencicipi menu MBG oleh guru sebelum diberikan kepada siswa, Bambang mengaku kurang mengetahuinya. Ia menyebut mekanisme itu diatur oleh SPPG.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Semarang, Abdul Hakam mengungkapkan bahwa dari 28 SPPG di Kota Semarang, hanya tiga di antaranya yang telah mengantongi SLHS.
"(Ada berapa SPPG yang tersertifikasi?) Baru 3. (Total ada berapa SPPG?) 5," kata Hakam singkat melalui pesan singkat kepada awak media.
Sebelumnya diberitakan, SMPN 11 Semarang memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan aturan wajib mencicipi sampel makanan sebelum dibagikan ke siswa. Langkah ini dilakukan menyusul maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
Wakil Kepala SMPN 11 Semarang, Danus Irfangi, mengatakan aturan uji sampel baru diterapkan tiga hari terakhir setelah arahan dari Dinas Pendidikan (Disdik) dan Puskesmas.
"Ada sampel dulu yang harus diberikan kepada pihak sekolah, dua, kemudian dicoba, uji kelayakan untuk anak-anak," jelas Danus, Senin (29/9/2025).
Dua sampel itu, kata Danus, dicicipi Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru penanggung jawab MBG. Menurutnya, mekanisme ini penting agar sekolah punya jaminan kelayakan makanan yang disajikan.
"Kami intinya tetap ber-positif thinking karena semua proses sekarang harus memihak kepada murid," terang Danus.
"Walaupun mungkin di medsos, kadang-kadang ada yang bilang dikorbankan, kita sebenarnya ya bisa melihat ini kami menilai layak kami makan apa nggak," lanjutnya.
(aku/aku)
