.webp)
Bupati Pati Sudewo hadir pada rapat pansus hak angket DPRD Pati. Bupati Sudewo dimintai klarifikasi terkait dengan polemik pelantikan direktur hingga soal pemecatan 220 pegawai honorer di RSUD Pati.
Sekretaris Pansus Hak Angket DPRD Pati, Muntamah mengatakan menurut keterangan Direktur RSUD Pati Rini Susilowati dalam rapat pansus sebelumnya, beberapa hal telah disampaikan terkait rekrutmen Direktur RSUD Pati tanpa proses seleksi. Rini mengaku datang ke Pati langsung dilantik sebagai Direktur RSUD Pati.
"Berarti tidak ada pendaftaran tidak ada seleksi, karena diundang langsung pelantikan," kata Muntamah saat rapat pansus hak angket DPRD Pati, Kamis (2/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikutnya, Muntamah menyoroti terkait dengan terbitnya Perbup soal RSUD di hari yang sama dengan pelantikan Direktur RSUD.
"Bahwa Dewas diangkat tanpa usulan dari Direktur RSUD Pati. Selanjutnya pengangkatan Direktur dan Dewas dan juga dalam hari dan tanggal yang sama," jelasnya.
Lebih lanjut dia juga menanyakan terkait dengan langkah Sudewo memberhentikan 220 pegawai honorer rumah sakit.
"Beliau menyampaikan fakta di medsos bahwa bapak juga menyampaikan hal itu di medsos," jelasnya.
Menjawab hal itu, Bupati Pati, Sudewo membenarkan keterangan yang telah disampaikan Rini Susilowati saat rapat pansus sebelumnya.
"Semua yang disampaikan oleh Direktur RSUD Pati benar. Semua disampaikan apa yang disampaikan Bu Muntamah benar," jelas Sudewo saat rapat pansus hari ini.
Sudewo mengatakan pelantikan Direktur RSUD Pati dilantik pada 3 Maret 2025. Dia menyebut pelantikan Direktur RSUD tanpa seleksi sesuai dengan Peraturan Bupati.
"Juga tidak melalui seleksi iya. Itu sesuai dengan Peraturan Bupati," kata Sudewo.
Sudewo menjelaskan, Perbup terkait pelantikan Direktur RSUD Pati sudah berproses satu tahun lalu. Sementara Rini ditunjuk setelah sebelumnya dia mengecek kepada beberapa pihak terkait kapasitasnya.
"Muncul nama Rini Susilowati sudah saya cek dari beberapa pihak karena kami butuh sosok Direktur RSUD Pati yang benar betul yang mampu dan semangat untuk membenahi rumah sakit. Itu clear," dia melanjutkan.
"Soal perbup dan pengangkatan memang bareng. Perbup saya tanda tangani pagi kemudian pelantikan tanda tangani siang," Sudewo kembali melanjutkan.
Kemudian terkait Dewan Pengawas, lanjutnya, diakuinya bukan usulan Direktur RSUD Pati. Sudewo menyebut aturan dalam Perbup menyebut tidak harus Direktur yang mengusulkan.
Soal Pemecatan 220 Honorer
Sudewo kemudian menjelaskan dirinya sebagai inisiator pemberhentian 220 pegawai honorer RSUD Pati. Menurutnya itu sebagai langkah upaya untuk memperbaiki rumah sakit.
"Rumah sakit itu kacau balau rusak parah, banyak pegawai tumpukan di situ main HP, bagian pendaftaran di bagian lain banyak sekali. Bahkan ada pelayanan yang judes dan marah-marah yang dilayani cepat di IGD harus berjam-jam itu suatu, kotor jorok banyak hal," jelasnya.
"Makanya saya melakukan perbaikan rumah sakit itu secara serius. Di antaranya adalah rasionalisasi jumlah pegawai. Jadi pengurangan tidak hanya untuk efisiensi tapi juga untuk kompetensi juga. Yang butuhkan sekian yang butuh sekian. Kalau menumpuk jurusan SMA sarjana umum ini tidak rasional," ujarnya.
Sudewo mengatakan, 220 pegawai honorer yang tidak lolos seleksi pengawai tetap RSUD bisa mendaftar kembali di rumah sakit. Menurutnya, saat ini tinggal 62 honorer yang tidak mendapatkan pekerjaan di RSUD Pati.
"Sebanyak 220 orang tidak lolos, masih ada teman lain bisa bekerja, tinggal 62 tidak mendapatkan. Dengan perkembangan kepercayaan kepada rumah sakit artinya makin banyak jumlah pasien jadi jumlah pegawai akan bertambah," jelasnya.
"Jadi kemarin yang tersortir akan kembali diberikan kesempatan karena kepercayaan terhadap rumah sakit. Saya kira itu," dia melanjutkan.
Usai membahas soal RSUD Pati, rapat Pansus kemudian membahas mengenai Baznas hingga penetapan anggaran Pemkab Pati.
(aku/dil)
