.webp)
Sejumlah wali murid SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo menolak rencana pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka lebih memilih membayar Rp 10 ribu ke sekolah untuk menu makan anaknya dengan penerapan dapur sehat.
Salah satu wali murid, Devi Ari Ningsih (40), menolak makan bergizi gratis (MBG) yang rencananya digelar di SD Muhammadiyah 1 Ketelan dua minggu yang lalu. Menurutnya, kantin sehat yang berada di sekolah sudah teruji dari kesehatan dan gizi.
"Iya menolak karena sudah ada kantin sehat, sudah teruji. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, makanan juga higienis dan sehat. Dari MBG kami sepakat menolak dari kasus yang kemarin," katanya kepada detikJateng, Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Devi mengaku menolak lantaran banyaknya berita yang menyangkut MBG di sejumlah daerah. Terutama, adanya keracunan usai menyantap MBG.
"Ya khawatir, apalagi ini kan manusia ya, anak kita sendiri takut nggak higienis. Ya jadi lebih mendukung kantin sehat saja yang sudah 10 tahun," bebernya.
Ia mengaku tidak keberatan apabila harus membayar Rp 10 ribu untuk dapur sehat. Apalagi, untuk dapur sehat juga sudah masuk dalam Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP).
"Ya sudah berjalan nggak keberatan, sudah masuk ke SPP setiap bulan. Iya mending membayar apalagi, berkaitan dengan makanan anak-anak," ungkapnya.
Selain khawatir adanya keracunan, ia juga menyoroti makanan yang dimasak pada dini hari dan baru di makan siang hari. Sedangkan di kantin sehat, makanannya fresh.
"Khawatir sekali, yang keracunan di daerah, apalagi masak jam 2 malam, makan masih siang, itu bisa dimakan nggak, masih sehat nggak, layak nggak, takutnya kepikiran, kalau kantin sehat benar (masak) pagi, jadi masih fresh," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh wali murid kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Cici. Ia mengaku sangat ketakutan dengan banyaknya berita usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).
"Dengan banyaknya kejadian seperti ini, membuat kami orang tua, sangat ketakutan. Dalam arti kami orang tua tidak hanya memikirkan anak-anak di rumah, tapi juga di sekolah," beber Cici.
Ia juga lebih memilih membayar Rp 10 ribu ke sekolah dibanding menerima MBG. Apalagi, sekolah sudah mempunyai kantin sehat.
"Iya nggak papa membayar, kantin sehat juga sudah higienis dan terjamin," ungkapnya.
Pihaknya mendukung apabila sekolah yang menjadi SPPG. "Ya kami berharap pemerintah memberikan kebijakan misal SD Muhammadiyah 1 mengelola dapurnya," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Sayekti mengaku mendapat informasi dari dinas terkait akan mendapat MBG. Namun, pihaknya belum menerima MBG itu.
"Dari dinas ya kami mendapatkan informasi terkait SD Muhammadiyah 1 menjadi wilayahnya SPPG tertentu, setelah itu dari SPPG datang ke SD Muhammadiyah 1 untuk mendata jumlah siswa seperti itu kurang lebih 2 minggu yang lalu rencananya harusnya hari ini kami sudah menerima sudah menerima MBG," ungkap Sri.
"Saya minta diberikan waktu untuk berupaya sebaik mungkin agar dapur kami, karena kami punya dapur, saya minta izin untuk bisa berupaya terlebih dahulu agar bisa mengelola sendiri," sambungnya.
Apalagi, kata dia, sejumlah wali murid menolak adanya MBG dan lebih memilih dapur sehat. Ia mengatakan sudah 10 tahun mendirikan dapur sehat itu.
"Sementara ini banyak yang menolak menolak ya Karena menolaknya bukan karena program ini tidak, tapi karena kekhawatiran kecemasan, ketakutan, yang mungkin ya siapapun orang tua pasti akan takut, ketika kemudian mendapati anak-anaknya dari rumah sehat kemudian pulang dalam kondisi yang sakit. Pasti iya dari persoalan yang sudah muncul secara alamiah," pungkasnya.
(ams/ahr)
